KLIKSUMUT.COM | MEDAN ~ Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) memastikan akan meluncurkan Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) jelang tahun ajaran baru 2026/2027.
Pemprov Sumut merancang program ini agar mulai berjalan efektif sejak awal tahun ajaran tersebut, dengan sasaran utama wilayah Kepulauan Nias serta lima kabupaten/kota yang terdampak bencana.
Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Alexander Sinulingga, menyampaikan kepastian itu saat menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Jl. Diponegoro, No. 30, Medan, Rabu (21/1/2026).
Fokus Kepulauan Nias dan Daerah Terdampak Bencana
Alexander menjelaskan, Pemprov Sumut awalnya merancang PUBG hanya untuk wilayah Kepulauan Nias. Namun, setelah bencana melanda 18 kabupaten/kota di Sumatera Utara, pemerintah provinsi melakukan pemetaan ulang dan memfokuskan program pada daerah yang mengalami dampak paling parah.
“Dari hasil pemetaan, kita kerucutkan menjadi lima kabupaten/kota yang kondisinya paling berat, yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Langkat. Di luar Kepulauan Nias, lima daerah ini akan diberlakukan program unggulan bersekolah gratis mulai tahun ajaran baru nanti,” ujar Alexander.
Untuk wilayah Kepulauan Nias, Pemprov Sumut menargetkan sekitar 41 ribu siswa sebagai penerima manfaat dengan alokasi anggaran sekitar Rp21 miliar. Sementara itu, lima kabupaten/kota terdampak bencana mencakup sekitar 51 ribu siswa dengan pagu anggaran kurang lebih Rp22 miliar.
BACA JUGA: Pemprov Sumut Ringankan Biaya Pendidikan Anak Korban Banjir dan Longsor
“Total anggaran yang kita siapkan untuk meng-cover Kepulauan Nias dan lima kabupaten/kota terdampak ini sekitar Rp43 miliar,” ungkapnya.
Skema Dana Langsung ke Sekolah
Alexander menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan Sumut masih menyusun mekanisme pelaksanaan PUBG melalui Peraturan Gubernur (Pergub). Pergub tersebut akan menjadi petunjuk teknis pelaksanaan program, khususnya terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) daerah.
“Pergub ini nantinya menjadi dasar hukum yang wajib dilaksanakan oleh pihak sekolah dalam menjalankan program unggulan bersekolah gratis,” jelasnya.
Ia menegaskan, Pemprov Sumut akan menyalurkan dana PUBG langsung ke rekening sekolah dengan skema BOS daerah. Pemerintah tidak membedakan latar belakang ekonomi siswa karena seluruh siswa akan menerima manfaat yang sama.
“Tidak ada lagi istilah siswa mampu atau tidak mampu. Semua kita cover. Dana yang diterima sekolah justru akan lebih besar dibandingkan skema SPP yang berjalan saat ini, karena seluruh siswa dihitung penuh,” katanya.
BACA JUGA: Dinas Pendidikan Sumut Tingkatkan Kualitas Sekolah Negeri untuk Bersaing dengan Swasta
Gubernur Minta Mutu Pendidikan Tetap Terjaga
Alexander juga menegaskan arahan Gubernur Sumatera Utara kepada seluruh kepala sekolah agar pelaksanaan PUBG tidak menurunkan kualitas pendidikan. Menurutnya, pemerintah justru menargetkan program ini sebagai penguat mutu layanan pendidikan di Sumatera Utara.
“Pak Gubernur sudah menegaskan, jangan sampai ada penurunan kualitas pendidikan dengan adanya program bersekolah gratis ini. Itu pesan utama beliau,” pungkasnya. (KSC)
