KLIKSUMUT.COM | MEDAN ~ Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menetapkan tahun 2025 sebagai titik awal pembangunan lima tahunan. Tahun ini menjadi fondasi untuk mengarahkan kebijakan daerah hingga 2029, sebelum memasuki fase akselerasi pada 2026 dan pencapaian hasil pembangunan secara menyeluruh.
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) Sumut, Dikky Anugerah Panjaitan, mengemukakan hal ini saat temu pers di Kantor Gubernur Sumut, Jl. Pangeran Diponegoro, No. 30, Mean, Rabu (21/1/2026).
“2025 bukan hanya tahun penyusunan dokumen, tetapi starting point dengan capaian konkret yang langsung masyarakat rasakan, sesuai arahan Gubernur,” tegas Dikky.
BACA JUGA: Ranperda P-APBD 2025: Bobby Nasution Usulkan Rp12,5 Triliun untuk Pembangunan Sumut
Program Prioritas dan Proyek Strategis
Dikky mengungkapkan, Pemprov menerjemahkan lima misi Gubernur dan Wakil Gubernur ke dalam 17 program prioritas dan 53 proyek strategis daerah. Proyek-proyek itu berjalan secara bertahap dengan target keberhasilan penuh pada 2029, meski sebagian sudah mulai tuntas sejak 2025.
Pada tahun fondasi ini, Pemprov menargetkan dua Pencapaian Hasil Terbaik Cepat (PHTC), yakni sektor pendidikan dan kesehatan. Implementasi program unggulan sekolah gratis pada 2026. Tahap awal menyasar lima kabupaten/kota di Kepulauan Nias dan lima daerah terdampak bencana. Lima daerah tersebut yakni Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, dan Kabupaten Langkat.
Di sektor kesehatan, Sumut mencapai Universal Health Coverage (UHC) per 1 Oktober 2025. Tahun 2026, akan memperkuat program jaminan kesehatan dengan penyempurnaan layanan BPJS, digitalisasi e-health, serta penyediaan kanal pengaduan masyarakat.
BACA JUGA: Gubernur Bobby Nasution Percepat Pembangunan 648 Huntap Korban Banjir dan Longsor di Sumut
“Seluruh 15,3 juta penduduk Sumatera Utara kita targetkan mendapat jaminan kesehatan yang lebih berkualitas. Rumah sakit mitra yang tidak memenuhi standar layanan akan kami evaluasi,” kata Dikky.
Infrastruktur, Pendidikan, dan Pertanian
Pemprov memastikan 100 persen SMA, SMK, dan SLB kewenangan provinsi telah teraliri listrik dan internet, meski 18 kabupaten/kota sempat terdampak bencana.
“Tidak ada lagi sekolah provinsi yang tanpa listrik dan internet. Akses informasi pendidikan sudah terpenuhi sepenuhnya,” ujarnya.
Di sektor pertanian, Sumut menegaskan posisinya sebagai lumbung pangan nasional. Pemprov menargetkan produktivitas padi hibrida meningkat dari 5–6 ton menjadi 10 ton per hektare. Untuk menjaga nilai jual komoditas saat panen raya, dua fasilitas pembangunan solar dryer dome di Kabupaten Karo dan Batubara. Strategi pengendalian inflasi juga melalui Jaminan Stabilisasi Komoditi Pangan (Jaskob), khususnya cabai merah.
BACA JUGA: PUPR Sumut: Anggaran Jadi Kendala Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Provinsi
Sektor infrastruktur mendapat perhatian serius. Pemprov telah mengerjakan sekitar 49 kilometer jalan provinsi dan menyelesaikan Jembatan Indah Nenoyo di Kepulauan Nias yang kini mencapai 95 persen dan segera peresmian.
Bencana di 18 kabupaten/kota menyebabkan koreksi sekitar 0,5 persen terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi Sumut 2025. Meski demikian, Pemprov berkomitmen menjaga stabilitas makroekonomi melalui percepatan pemulihan bencana dan penguatan sektor strategis.
“Di 2025 ini kami mencatat 27 highlight keberhasilan pembangunan. Keberhasilan ini kami publikasikan secara terbuka sebagai bentuk akuntabilitas,” papar Dikky. (KSC)
