Pemprov Sumut Fokus Jaga Keberlanjutan UHC di 2026

Pemprov Sumut Fokus Jaga Keberlanjutan UHC di 2026
JAGA KEBERLANJUTAN UHC 2026: Pemprov Sumut menegaskan komitmen menjaga keberlanjutan UHC 2026 dengan fokus pada pembiayaan dan kualitas pelayanan kesehatan. (FOTO: Ist)

KLIKSUMUT.COM | MEDAN ~ Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya menjaga keberlanjutan Program Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2026.

Pemerintah daerah menitikberatkan pada dua agenda besar, yakni keberlanjutan pembiayaan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Dua Agenda Besar UHC 2026

Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut, Hamid Rijal, mengatakan pemerintah daerah menempatkan keberlanjutan UHC sebagai prioritas utama. Pemerintah juga memastikan seluruh kabupaten dan kota siap dari sisi penganggaran dan pembiayaan.

BACA JUGA: Sandang Predikat UHC Prioritas: Seluruh Warga Sumut Kini Berobat Gratis 

“Untuk UHC tahun 2026, ada dua agenda besar yang kami fokuskan. Pertama adalah keberlanjutan program, termasuk pembiayaan dan penganggaran. Kedua adalah peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Hamid dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Jl. Diponegoro, No. 30, Medan, Rabu (21/1/2026).

Bacaan Lainnya

Evaluasi dan Koordinasi dengan Daerah

Hamid menjelaskan Dinas Kesehatan Sumut rutin mengevaluasi pemenuhan kuota UHC prioritas di seluruh kabupaten/kota. Tim juga mengkoordinasikan hasil evaluasi tersebut melalui rapat bersama pimpinan daerah.

Hasil evaluasi menunjukkan perbaikan signifikan. Dari 11 kabupaten/kota yang sebelumnya belum memenuhi kuota UHC prioritas, kini tinggal satu kabupaten yang belum memenuhi persyaratan.

BACA JUGA: Sumut Raih Predikat UHC Prioritas 2 Tahun Lebih Cepat: Bobby Nasution Minta Layanan UHC Optimal Diterima Masyarakat

“Setelah rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Utara dan pemenuhan sejumlah persyaratan BPJS Kesehatan, saat ini tinggal satu kabupaten yang belum memenuhi UHC prioritas,” jelas Hamid.

Tetap Perhatikan Persyaratan Administratif

Hamid menambahkan, meski sebagian besar daerah telah memenuhi kuota UHC, pemerintah tetap mewajibkan daerah melengkapi persyaratan administratif. Hal ini termasuk memastikan komitmen penganggaran pembiayaan UHC melalui APBD maupun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Dengan langkah ini, Pemprov Sumut berharap program UHC dapat berjalan berkesinambungan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat di provinsi ini. (KSC)

Pos terkait