“LBH Medan secara tegas meminta Mahkamah Agung R.I melalui Badan Pengawasanya dan Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk memeriksa Majelis Hakim perkara a quo karena diduga Majelis Hakim tidak adil dan tidak profesional serta tidak bijaksana dalam memeriksa perkara tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 32A jo Pasal 81B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung seraya meminta kepada JPU dalam perkara a quo untuk melakukan upaya hukum banding guna terciptanya keadilan bagi korban dan masyarakat,” tambahnya.
BACA JUGA: Terbit Rencana Divonis 9 Tahun dan Hak Untuk Dipilih Dicabut, Iskandar 7 Tahun Penjara
Selanjutnya LBH Medan menduga putusan majalis hakim telah melanggar Undang-undang Dasar RI tahun 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku dalam hal ini tidak Berperilaku Adil dan Berperilaku Arif dan Bijaksana serta tidak Bersikap Profesional serta majelis hakim tidak memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torturead Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Atau Merendahkan Martabat Manusia). (wl)
