MEDAN | kliksumut.com – Pada 30 November 2022 yang lalu sidang lanjutan dengan Agenda Putusan sebagaimana berdasarkan Register Perkara Nomor: 467/Pid.B/2022/PN.Stb dan 468/Pid.B/2022/PN.Stb terhadap Empat Terdakwa berinisial DP, HS, IS dan HS atas dugaan tindak pidana kekerasan/penyiksaan di kerangkeng manusia milik Bupati Langkat Non-aktif Terbit Rencana Perangin-Angin (TRP) yang mengakibatkan SG dan ASI (korban) meninggal dunia.
“Para Terdakwa divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat dengan hukuman 1 tahun 7 bulan penjara yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim a.n Halida Rahardhini. Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mati, yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan alternatif kedua,” ungkap Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Irvan Saputra, SH., MH didampingi Alma A’di, S.H. melalui keterangan tertulisnya, Jum’at (2/12/2022).
Irvan juga menjelaskan bahwa Majelis Hakim menetapkan permohonan restitusi untuk seluruhnya sejumlah Rp. 530.000.000,- (lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) serta menyatakan barang bukti, satu gayung warna orange, satu buah selang warna orange dengan panjang satu meter, satu buah tikar dengan kondisi buruk, satu buah kain batik panjang warna cokelat, satu buah kursi panjang yang terbuat dari kayu, satu lembar surat pernyataan, dan satu unit mobil Toyota Avanza, dikembalikan ke JPU untuk digunakan dalam perkara TTPO.
“Parahnya Majelis Hakim berpendapat tuntutan JPU terlalu tinggi, adapun tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap para Terdakwa yaitu 3 Tahun penjara, dimana JPU dalam tuntutanya menyatakan jika para Terdakwa secara sah bersalah melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana,” sebut Irvan.
Irvan juga menjelaskan bahwa tuntutan JPU sangat ringan dan melukai rasa keadialan dimasyarakat, tetapi parahnya dan sangat luar biasa Putusan Majelis Hakim jauh lebih ringan dari tuntutan JPU. Seharusnya tindakan para Terdakwa yang diduga telah menghilangkan nyawa para korban dituntut dan diputus secara objektif sesuai aturan hukum yang berlaku walau sekalipun telah terlaksana upaya restitusi antara Para Terdakwa dengan Keluarga Korban.
