KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan tegas membantah kabar yang beredar terkait wacana pemberlakuan darurat militer di tengah meningkatnya eskalasi unjuk rasa beberapa hari terakhir. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, memastikan bahwa isu tersebut tidak memiliki dasar hukum maupun fakta.
“Saya tegaskan kembali bahwa TNI tidak memiliki niat, rencana, maupun inisiatif untuk memberlakukan darurat militer,” ujar Brigjen Freddy dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (7/9/2025).
Isu darurat militer mulai ramai diperbincangkan di ruang publik pasca sejumlah aksi demonstrasi yang berlangsung ricuh di berbagai wilayah. Namun Freddy menekankan bahwa semua tindakan TNI tetap berada dalam kerangka konstitusi dan sepenuhnya mengikuti perintah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
“TNI telah menyatakan secara resmi bahwa seluruh tindakannya berada dalam koridor konstitusi dan perintah Presiden Republik Indonesia, selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara,” jelasnya.
Lebih lanjut, Freddy mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang menyesatkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ia menekankan pentingnya bersikap kritis dalam menerima kabar yang beredar, terutama di media sosial.
“Masyarakat diminta tetap tenang, kritis, dan tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak berdasar,” tegasnya.
Pernyataan ini menjadi penegasan penting di tengah memanasnya opini publik. Freddy berharap masyarakat bisa lebih bijak dalam menyikapi dinamika yang terjadi dan tetap menjaga stabilitas serta ketertiban nasional.
BACA JUGA: Wamen Komdigi Lantik Sekda Nasir Jadi Ketua Kagama Aceh
Sejak pecahnya sejumlah unjuk rasa yang berujung bentrokan dengan aparat, muncul narasi liar di sejumlah kanal informasi yang menyebut TNI tengah menyiapkan skenario darurat militer. Namun hingga saat ini, tidak ada kebijakan resmi maupun pernyataan dari otoritas negara yang mengarah ke tindakan tersebut.
Dengan klarifikasi resmi dari Kapuspen TNI, publik diharapkan mendapat kepastian dan tidak lagi terjebak dalam kabar hoaks yang bisa memperkeruh suasana nasional. (KSC)
