KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Tim Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggelar diskusi terbuka bersama akademisi dan berbagai elemen masyarakat di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Jumat (12/12/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda nasional untuk menghimpun aspirasi publik terkait arah perubahan Polri ke depan.
Diskusi tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk anggota Komisi Reformasi Percepatan Polri Mahfud MD, Jenderal Pol (HOR) Purn Ahmad Dofiri, para dosen, praktisi hukum, tokoh masyarakat, pengusaha, serta Wakapolda Sumut Brigjen Pol Rony Samtana.
Usai kegiatan, Mahfud MD menyampaikan bahwa Komisi Percepatan Reformasi Polri mendapatkan banyak pandangan segar dari masyarakat Sumatera Utara terkait kebutuhan reformasi di tubuh kepolisian
“Hari ini Tim Percepatan Reformasi Polri bersama para pemangku kepentingan menggelar diskusi demi perbaikan Polri yang lebih baik. Kami mendapat masukan hal-hal baru untuk penguatan institusi Polri dari masyarakat,” kata Mahfud kepada awak media.
BACA JUGA: KAMMI Desak Wali Kota Medan Copot Direktur RSUD Bakhtiar Djafar
Ia menegaskan, forum diskusi tersebut bertujuan menghimpun berbagai perspektif publik terkait arah reformasi Polri, mulai dari pembenahan internal hingga struktur kelembagaan.
“Semua pandangan masyarakat mengenai Polri akan kami laporkan kepada Presiden,” ujarnya.
Mahfud menegaskan bahwa Komisi Reformasi Kepolisian tidak dibentuk untuk menangani kasus hukum secara langsung, melainkan fokus pada upaya perubahan struktural dan sistemik dalam tubuh Polri.
“Dengan adanya Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian, diharapkan muncul perubahan dan perbaikan nyata di institusi Polri,” tutur mantan Menkopolhukam itu.
BACA JUGA: Kebakaran Kantor Kecamatan Medan Barat, Kerugian Ditaksir Rp 25 Juta
Dalam diskusi tersebut, salah satu aspirasi kuat yang disampaikan masyarakat adalah tuntutan agar Polri tetap independen dan terbebas dari intervensi partai politik maupun kepentingan pemerintah.
Mahfud juga menyoroti bahwa sebagian besar anggota Polri masih memiliki integritas tinggi.
“Dari 467.000 personel Polri, yang bermasalah tidak sampai 1.000 orang. Artinya, masih banyak personel Polri yang baik. Melalui diskusi ini, kita ingin mengembalikan jati diri Polri,” pungkasnya. (KSC)
TIM REDAKSI
