KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Komisi IV DPRD Kota Medan akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait polemik pembangunan enam pintu rumah di Jalan Cemara Gang Kelapa 1, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur. Pasalnya, bangunan tersebut dituding melanggar aturan dan tidak mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Anton Simanjuntak, menegaskan bahwa pembangunan harus segera dihentikan. Meski sudah diperingatkan, pemilik bangunan tetap melanjutkan aktivitasnya.
BACA JUGA: Bupati Pakpak Bharat Tinjau Jalan Penghubung ke Samosir, Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur
“Bangunan ini harus segera distop. Jangan lagi dilanjutkan. Kita desak Satpol PP segera bertindak tegas,” ujar politisi PDI Perjuangan itu kepada wartawan, Senin (7/4/2025).
Menurut Paul, pihaknya telah menerima laporan dari warga yang merasa dirugikan akibat proyek tersebut. Salah satu yang paling terdampak adalah rumah warga yang berada di belakang bangunan. Material bangunan dan debu yang berjatuhan dianggap sangat mengganggu kenyamanan.
Menyikapi keluhan tersebut, Paul menyatakan Komisi IV DPRD Medan akan segera memanggil pemilik bangunan untuk dimintai klarifikasi. Selain melanggar aturan perizinan, pembangunan juga dianggap mengabaikan kenyamanan lingkungan sekitar.
“RDP akan kami gelar secepatnya. Ini menyangkut ketertiban dan keselamatan warga,” tegas Paul.
Sementara itu, praktisi hukum Rion Arios, S.H., M.H., menyarankan agar permasalahan ini diselesaikan dengan cara mediasi antara pemilik bangunan dan warga terdampak. Menurutnya, komunikasi dua arah sangat penting untuk menghindari konflik berkepanjangan.
“Warga dan pemilik bangunan harus duduk bersama mencari solusi. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan secara sepihak,” jelas Rion.
Ia juga mengingatkan pentingnya mengikuti prosedur perizinan secara legal agar pemilik bangunan tidak mengalami kerugian yang lebih besar di kemudian hari.
BACA JUGA: DPRD Segera Tindaklanjuti Temuan Bangunan Klinik Mata Diduga Tanpa PBG di Medan Polonia, PAD Pemko “Kebocoran”
“Jangan asal bangun, lalu ujung-ujungnya dibongkar paksa. Semua harus sesuai prosedur agar adil untuk semua pihak,” tambahnya.
Hingga kini, warga berharap Satpol PP Kota Medan segera turun tangan dan melakukan penindakan sesuai kewenangan, sembari menunggu proses RDP berlangsung. (KSC)
