KLIKSUMUT.COM | LANGKAT – Polemik penanganan kasus dugaan kriminalisasi terhadap guru honorer di Kabupaten Langkat, Meilisya Ramadhani, kembali mencuat. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menyuarakan protes keras terhadap Polres Langkat yang dinilai tidak transparan dan melanggar prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam proses hukum.
LBH Medan menilai Kapolres Langkat dan Kasat Reskrim diduga melanggar hukum dan HAM karena tidak memberikan Surat Penghentian Penyelidikan (SP3) kepada Meilisya, meski laporan terhadapnya telah dihentikan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar LBH Medan, Selasa (8/4/2025).
BACA JUGA: Dipaksa Hapus Foto Liputan, LBH Medan Kecam Intimidasi terhadap Wartawan, Desak Polrestabes Medan Bertindak Tegas
Kasus Kriminalisasi Terhadap Pembela HAM
Meilisya, guru honorer SMP 1 Tanjung Pura sekaligus perempuan pembela HAM, sebelumnya dilaporkan atas dugaan pemalsuan dokumen oleh Togar Lubis, S.H., M.H., yang saat itu diketahui sebagai kuasa hukum Pj Bupati Langkat dan dua terdakwa kasus korupsi PPPK Langkat 2023.
Padahal, Meilisya adalah sosok yang membongkar dugaan kecurangan dan tindak pidana korupsi dalam proses seleksi PPPK Langkat formasi guru tahun 2023. LBH Medan menilai pelaporan ini sebagai bentuk kriminalisasi dan upaya pembungkaman terhadap perjuangan Meilisya dalam mengungkap korupsi.
Polres Langkat Dinilai Tidak Transparan
Setelah melalui proses wawancara dengan penyidik pada Desember 2024, pada 26 Februari 2025 LBH Medan menerima informasi bahwa kasus Meilisya telah dihentikan berdasarkan gelar perkara di Polda Sumut. Namun hingga kini, SP3 sebagai bukti formal penghentian penyelidikan tak kunjung diberikan kepada Meilisya.
“Kami sudah menyurati Kapolres Langkat secara resmi pada 17 Maret 2025, dan juga mengirimkan pesan langsung lewat WhatsApp. Tapi tidak ada itikad baik memberikan SP3. Bahkan saat kami mendatangi Polres Langkat, SP3 hanya diperlihatkan tanpa boleh difoto atau disalin,” ujar Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, S.H., M.H.
LBH Medan: Ini Pelanggaran HAM dan Etika Kepolisian
LBH Medan menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran hak konstitusional Meilisya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 3 Ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Tidak hanya itu, Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Langkat juga diduga melanggar kode etik profesi Polri sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf C dan Pasal 7 huruf C Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.
BACA JUGA: Penuh Kebohongan! LBH Medan: Koptu HB Diduga Beri Keterangan Palsu di Persidangan
LBH Medan Akan Lapor ke Propam Mabes Polri
Atas sikap tidak kooperatif ini, LBH Medan memastikan akan melayangkan pengaduan resmi ke Divisi Propam Mabes Polri dan Polda Sumut. Mereka mendesak agar Kapolres Langkat dan jajarannya diperiksa atas dugaan pelanggaran etik dan tidak memberikan perlindungan hukum yang layak kepada warga negara.
“Kami akan terus kawal kasus ini hingga keadilan benar-benar ditegakkan untuk Meilisya. Hukum harus berlaku adil, bukan untuk menekan para pembela kebenaran,” tegas Irvan. (KSC)
