Jalur Alternatif Langkat-Tanah Karo Lumpuh Total Akibat Longsor
KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Akses jalan alternatif yang menghubungkan Kabupaten Langkat dan Tanah Karo terputus total akibat longsor besar di Dusun Pamah Semelir, Desa Telagah, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara. Material tanah, lumpur, dan kayu menutupi badan jalan, menyulitkan mobilitas warga. Longsor terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut pada Minggu, 26 Januari 2025, hingga dini hari.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi terkait korban jiwa maupun total kerugian material akibat longsor tersebut. Namun, bencana ini menjadi pengingat akan kerentanan Sumatera Utara terhadap bencana alam, terutama di daerah dengan struktur tanah yang labil.
BACA JUGA: Tembok Penahan Mess Pemprov Lonsor, Warga Minta Pemprovsu Segera Diperbaiki
Faktor Penyebab Longsor: Kombinasi Alam dan Ulah Manusia
Longsor diakibatkan perpindahan material pembentuk lereng seperti tanah dan batuan, yang dipicu oleh hujan deras, kemiringan lereng yang ekstrem, serta struktur tanah yang tidak stabil. Sayangnya, aktivitas manusia seperti penggundulan hutan, pembangunan ilegal, dan pengambilan material tanah secara berlebihan di daerah ketinggian turut memperparah risiko longsor.
Menurut Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Utara (Badko HMI Sumut), ada indikasi pelanggaran hukum terkait pembangunan vila-vila di kawasan daratan tinggi Desa Telagah. Bangunan-bangunan tersebut diduga tidak mengantongi izin resmi dari pemerintah, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Sertifikat Hak Milik (SHM).
Badko HMI Sumut Desak Penegakan Hukum
Ketua Umum Badko HMI Sumut, Muhammad Yusril Mahendra Butar-Butar, menyampaikan belasungkawa atas bencana longsor yang terjadi. Ia menyoroti maraknya pembangunan ilegal sebagai salah satu penyebab utama bencana alam di Sumut.
“Kami berbelasungkawa atas bencana longsor yang terjadi di Dusun Pamah Semelir, Desa Telagah, Kabupaten Langkat. Dalam beberapa bulan terakhir, Sumatera Utara sering kali dilanda bencana alam, yang salah satunya dipicu oleh aktivitas bisnis ilegal. Kami mendapatkan informasi bahwa beberapa vila di kawasan tersebut tidak memiliki izin resmi seperti HGB, IMB, atau izin operasional,” ujar Yusril.
Ia menambahkan, “Kami mendesak Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk segera mengambil tindakan hukum yang tegas. Jangan biarkan keserakahan segelintir pihak merugikan masyarakat luas, bahkan hingga merenggut nyawa. Momentum ini harus menjadi peringatan terakhir. Kami berharap besar kepada Kapolda Sumut untuk segera bertindak demi keselamatan masyarakat.”
BACA JUGA: Tragedi Longsor Sembahe, Formanas Bawa Keranda Mayat ke Medan, Minta Bangun Jalan Layang Medan – Berastagi
Harapan untuk Kedepannya
Badko HMI Sumut juga meminta pemerintah daerah lebih serius dalam mengawasi aktivitas pembangunan di kawasan rawan bencana. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan diharapkan dapat mencegah terjadinya bencana serupa di masa depan.
Dengan kondisi Sumatera Utara yang rentan terhadap bencana, sinergi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan warga. (KSC)
