KLIKSUMUT.COM | BINJAI – Pemulihan rumah warga korban banjir di Kota Binjai kini terintegrasi dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana wilayah Sumatera yang dipimpin oleh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR).
Berdasarkan Rencana Induk (Renduk) pemulihan bencana, total kebutuhan hunian tetap bagi korban banjir di Sumatera Utara mencapai 6.779 unit. Hingga data per 22 Oktober 2026, sebanyak 699 rumah telah rampung dibangun, sedangkan 616 unit lainnya masih dalam tahap pengerjaan.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah yang tidak hanya fokus pada perbaikan kerusakan ringan dan sedang, tetapi juga memprioritaskan warga yang kehilangan tempat tinggal atau mengalami kerusakan berat agar bisa mendapatkan hunian yang aman.
Pemerintah menyalurkan dana bantuan stimulan untuk korban banjir dan longsor di Sumatera yang dibagi berdasarkan tiga tingkat kerusakan. Rusak Ringan mendapat bantuan renovasi sebesar Rp15 juta per KK, rusak sedang, mendapat bantuan renovasi sebesar Rp30 juta per KK dan rusak berat atau hilang menyediakan dua pilihan mekanisme pembangunan.
BACA JUGA: Pulihkan Infrastruktur Pascabanjir, Perkim Binjai Kelola TKD Rp4,5 Miliar untuk Empat Kelurahan
Pertama, skema in-situ: pembangunan mandiri di atas lahan milik warga sendiri sebesar Rp70 juta per unit dari BNPB yang dicairkan secara bertahap, dengan syarat lokasi tersebut sudah dinyatakan aman dari risiko bencana.
Kedua, skema ex-situ (relokasi komunal), pemindahan warga yang berada di zona bahaya ke kawasan baru. Kawasan hunian tetap ini dibangun secara kolaboratif oleh pemerintah daerah dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Di Kota Binjai, upaya pemulihan rumah warga terdampak banjir di Kota Binjai, Sumatera Utara terus berjalan melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang didukung pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Sebanyak 14 rumah warga kategori rusak-sedang telah mendapatkan perbaikan. Setiap keluarga menerima dana stimulan sebesar Rp30 juta yang ditransfer langsung ke rekening Bank BRI masing-masing untuk membeli material dan membayar upah pekerja.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai, Rudi Iskandar Barus, menjelaskan bahwa seluruh proses perbaikan yang diawasi oleh BPBD ini telah selesai pada akhir Juni 2026.
Rumah-rumah yang diperbaiki tersebut tersebar di Kelurahan Mencirim, Paya Roba, dan Setia. Kawasan ini sebelumnya terendam banjir luapan Sungai Mencirim, Sungai Bingai, dan Sungai Bangkatan hingga ketinggian tiga meter selama 12 jam.
Penyaluran proses bantuan dilakukan setelah verifikasi penerima. Awalnya terdapat 15 rumah yang didata. Namun, hanya 14 rumah yang lolos verifikasi. Satu rumah terpaksa tidak dilanjutkan karena lokasinya berada tepat di pinggir sungai yang berbahaya dan tidak bisa dibangun kembali.
Bantuan dana Rp30 juta dari pemerintah, bagi sebagian warga dipakai sebagai modal dasar. Sedangkan kebutuhan lainnya dirogoh dari kantong sendiri.
Sementara 14 rumah telah diperbaiki, rumah dengan kategori rusak-berat masih menunggu penanganan. Sebanyak 22 keluarga yang rumahnya masuk kategori rusak berat di Kelurahan Mencirim, Lingkungan I dan II, masih menanti pembangunan huntap setelah hampir setahun menjalani kehidupan dalam keterbatasan pascabanjir.
Setiap unit huntap direncanakan memperoleh anggaran Rp70 juta. Proses verifikasi administrasi dan survei oleh pihak ketiga telah dilakukan. Namun, pembangunan masih menunggu instruksi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di tingkat pusat. Hingga kini, belum ada kepastian waktu dimulainya pembangunan.
BPBD juga telah membantu proses pembersihan lahan untuk persiapan pembangunan. Huntap direncanakan dibangun secara in-situ atau tetap di lokasi semula, dengan model rumah berukuran 6 x 6 meter. Namun, kondisi lokasi yang memiliki risiko banjir kembali menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam proses pemulihan
Salah satunya rumah milik Ilhamsyah (58), suami Rubiatun Hasibuan (57), warga Lingkungan IV, Kelurahan Mencirim, Kecamatan Binjai Timur, masih menanti kepastian.
Rumah mereka salah satu hunian yang terdampak banjir akibat luapan Sungai Mencirim pada November 2025. Hingga November 2026, keluarga tersebut masih bertahan di bangunan darurat yang terbuat dari kayu, tepas, dan seng bekas rumah lama.
Rubiatun menuturkan, banjir pada November 2025 datang sekitar pukul 02.00 WIB dan air mencapai ketinggian kurang lebih dua meter atau setara jendela rumahnya. Air baru mulai surut sekitar pukul 07.00 WIB.
Luapan sungai tersebut menyebabkan dinding rumahnya roboh, atap seng rusak, serta seluruh perabotan dan pakaian hanyut terbawa arus.
“Batunya, sengnya, semuanya rusak. Barang-barang pun hanyut semua, enggak ada lagi. Pakaian pun hanyut,” ungkap Rubiatun saat ditemui.
Setelah rumah utama mengalami kerusakan, keluarga itu membangun tempat tinggal sementara menggunakan material seadanya dari sisa bangunan yang masih bisa dimanfaatkan.
Di tempat itulah Rubiatun tinggal bersama suami dan dua cucunya. Kondisi semakin berat karena suaminya yang sehari-hari bekerja serabutan sebagai tukang bangunan kini mengalami gangguan kesehatan dan harus menjalani perawatan di rumah sakit.
“Kami sudah sebagian rumah di bongkar. Agar di bulan sembilan atau bulan sepuluh bisa berdiri rumah kami,” tuturnya.
Ia menyebut bantuan pembangunan yang semula diinformasikan sebesar Rp60 juta, kemudian menjadi Rp70 juta. Meski demikian, dirinya mengaku belum mengetahui secara pasti perkembangan pencairan dan jadwal pelaksanaan pembangunan.
Rubiatun berharap pemerintah dapat memberikan kepastian mengenai kelanjutan bantuan tersebut.
Sementara itu, menurut Kepala BPBD Kota Binjai, Rudi Iskandar Baroes, meski sebagian rumah telah kembali diperbaiki, ancaman banjir masih menjadi perhatian warga. Rudi menyebut banjir di sejumlah wilayah Binjai dapat mencapai ketinggian hingga tiga meter dan berlangsung selama sekitar 12 jam. Penanganan sungai, termasuk peninggian tanggul, menjadi salah satu kebutuhan untuk mengurangi risiko banjir berulang dan berada dalam kewenangan Balai Wilayah Sungai.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR, Tito Karnavian, meminta kementerian dan lembaga yang telah menerima anggaran agar mempercepat pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi terdampak.
BACA JUGA: Sejalan Arahan Kasatgas PRR, TPT di Sibolangit Dibangun untuk Pemulihan Pascalongsor
Tito menyebutkan, sebanyak 29 kementerian/lembaga telah menerima anggaran untuk menjalankan berbagai program pemulihan, mulai dari perbaikan rumah, sekolah, jalan, jembatan hingga fasilitas ekonomi masyarakat.
“Nah, yang sudah menerima anggaran 29 K/L, kita minta semua bekerja dengan cepat dan selesaikan sampai dengan sebelum 31 Desember target ribuan kegiatan yang ada: sekolah, rumah, jalan, jembatan, kafe, warung, dan lain-lain dikerjakan,” ujar Tito.
Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp39 triliun untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pada 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp29 triliun telah disetujui untuk kementerian/lembaga.
Tito menegaskan percepatan pekerjaan menjadi penting agar pemulihan kehidupan masyarakat dan fasilitas publik di wilayah terdampak dapat berlangsung sesuai target.(KSC)
Reporter: Ika Fatriya
