KLIKSUMUT.COM | TAPANULI SELATAN – Pemerintah terus mempercepat pemulihan pascabencana di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara. Tidak hanya membangun hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak, pemerintah juga menyiapkan infrastruktur dasar berupa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Batangtoru dengan kapasitas produksi mencapai 50 liter per detik.
Pembangunan instalasi pengolahan air (IPA) yang berlokasi di Desa Sipenggeng, Kecamatan Batangtoru, tersebut diproyeksikan menjadi penopang kebutuhan air bersih bagi penghuni Huntap Hapesong dan Huntap Napa. Bahkan, kapasitasnya berpotensi memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat di sekitar Kecamatan Batangtoru.
Kehadiran fasilitas ini adalah salah satu upaya pemerintah memastikan pemulihan pascabencana tidak berhenti pada pembangunan rumah. Pemulihan bencana juga menjamin tersedianya kebutuhan dasar masyarakat ketika kembali menempati hunian permanen.
Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, saat meninjau proyek pembangunan instalasi pengolahan air tersebut pada 8 November 2026, menegaskan bahwa penyelesaian huntap harus berjalan beriringan dengan penyediaan infrastruktur pendukung, terutama air bersih.
Menurutnya, masyarakat terdampak bencana sudah lama menantikan hunian tetap yang dapat segera ditempati. Karena itu, kebutuhan air harus dipastikan tersedia ketika pembangunan rumah selesai.
“Kita berharap ini berjalan paralel. Huntap untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana selesai. Ini kan kebutuhan dasar, air. Jadi, ini pun juga harus bisa selesai,” ujar Gus Irawan.
Pernyataan Gus Irawan merupakan penegasan kembali arahan Mendagri yang juga Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian. Bulan Juli lalu Tito meminta pemerintah daerah (Pemda) di Sumatera menuntaskan penyediaan infrastruktur dasar di kawasan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana.
Fasilitas yang dimaksud meliputi akses air bersih, listrik, dan jalan menuju kawasan relokasi agar huntap siap dihuni.
Pada saat memimpin rapat koordinasi lintas kementerian di Kemendagri, 21 Juli 2026, Tito mengatakan pembangunan unit rumah menjadi tanggung jawab Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Sementara itu, penyediaan utilitas dasar dan akses pendukung menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
Tito menekankan pentingnya penyediaan air bersih melalui perusahaan daerah air minum (PDAM). Menurutnya, kebutuhan dasar tersebut harus tersedia sebelum warga menempati kawasan relokasi.
Ia menegaskan apabila pemerintah daerah benar-benar tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah pusat akan mempertimbangkan bantuan melalui Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya Direktorat Jenderal Cipta Karya.
Menurut Gus Irawan, pembangunan SPAM Batangtoru tidak hanya diperuntukkan bagi penghuni huntap yang nantinya mencapai 699 kepala keluarga (KK), tetapi juga dapat menjadi solusi pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah sekitarnya.
“Dengan kapasitas sampai 50 liter per detik, ini bukan hanya bermanfaat bagi penghuni huntap, tetapi juga masyarakat sekitar. Jadi, keberadaan sebuah proyek harus memiliki manfaat lain yang bisa dirasakan masyarakat,” katanya.
Bangun IPA dan Jaringan Pipa hingga 9 Kilometer
Proyek Penanganan SPAM Pascabencana Paket 2 merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sumatera Utara, serta Satuan Kerja Pelaksanaan Cipta Karya Wilayah I Provinsi Sumatera Utara.
Pekerjaan tersebut dilaksanakan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA dengan cakupan penanganan di tiga kabupaten, yakni Langkat, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan.
Site Manager Operasional PT WIKA, Bimo Supranto, menjelaskan bahwa nilai kontrak global SPAM Pascabencana Paket 2 untuk ketiga kabupaten tersebut mencapai sekitar Rp98 miliar termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).
Khusus pembangunan SPAM Batangtoru, infrastruktur yang dikerjakan mencakup bangunan intake, pipa transmisi, instalasi pengolahan air atau water treatment plant (WTP), reservoir, rumah kimia, hingga jaringan distribusi utama.
Sumber air baku berasal dari Sungai Sigumuru yang dialirkan melalui bangunan intake. Selanjutnya, air ditransmisikan menggunakan pipa berdiameter 14 inci sepanjang kurang lebih 1,4 kilometer menuju instalasi pengolahan.
Setelah melalui proses pengolahan di WTP, air akan ditampung dalam reservoir sebelum didistribusikan kepada masyarakat melalui jaringan pipa.
Adapun jaringan distribusi utama (JDU) yang dibangun memiliki panjang sekitar sembilan kilometer untuk menjangkau sambungan rumah di Huntap Hapesong dan Huntap Napa.
Target pelayanan sementara mencapai sekitar 1.000 sambungan rumah (SR), terdiri atas sekitar 700-an SR di Huntap Napa serta 221 hingga 240 SR di Huntap Hapesong.
Selain kedua kawasan tersebut, terdapat arahan agar suplai air berpotensi menjangkau Huntap Simatohir. Namun, rencana tersebut masih membutuhkan kajian teknis lebih lanjut.
Meski menjadi infrastruktur penting bagi pemulihan pascabencana, pembangunan SPAM Batangtoru masih menghadapi sejumlah tantangan.
Bimo Supranto mengungkapkan, progres fisik pembangunan instalasi pengolahan air tersebut saat ini berada pada kisaran 20–30 persen.
Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran awal. Pembangunan sistem instalasi pengolahan air yang baru membutuhkan pembiayaan yang belum sepenuhnya tercukupi dalam kontrak awal.
Karena itu, saat ini tengah dilakukan pembahasan adendum dengan kementerian terkait, termasuk kemungkinan penambahan anggaran dan perpanjangan waktu pelaksanaan.
Persoalan lahan juga sempat menghambat pekerjaan. Lokasi awal pembangunan instalasi direncanakan berada di seberang SMK Pertambangan. Namun, kendala ketersediaan lahan membuat proyek harus melalui proses pencarian dan penyesuaian lokasi.
Pekerjaan di lokasi yang sekarang baru dapat dimulai sekitar Agustus hingga September 2026.
Selain itu, jalur pipa transmisi sepanjang 1,4 kilometer melewati tanah milik warga. Sementara itu, program tersebut tidak menyediakan alokasi khusus untuk pembebasan lahan sehingga diperlukan sosialisasi dan mediasi dengan masyarakat.
Persoalan lainnya mencakup perizinan pengambilan air dari Balai Wilayah Sungai serta koordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) terkait pekerjaan galian pipa di bahu jalan.
Menurut Bimo, berbagai persoalan sosial di lapangan telah ditangani melalui sosialisasi dan mediasi dengan dukungan pemerintah daerah serta masyarakat setempat.
Berdasarkan kontrak awal, pekerjaan dijadwalkan selesai pada 23 November 2026. Namun, karena keterbatasan anggaran dan kesiapan lahan, saat ini sedang diupayakan adendum untuk penambahan anggaran sekaligus perpanjangan waktu pelaksanaan.
Libatkan Warga Lokal, Kualitas Air Diuji Laboratorium
Di tengah pembangunan infrastruktur tersebut, WIKA juga melibatkan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja.
Dari sekitar 90 pekerja yang saat ini dipekerjakan, diperkirakan 40–60 persen di antaranya merupakan warga lokal. Mereka terutama dilibatkan dalam pekerjaan penggalian jalur pipa.
Pelibatan tenaga kerja setempat diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi tambahan bagi masyarakat sekaligus menjaga hubungan sosial yang baik selama proyek berlangsung.
Dari aspek keselamatan kerja, para pekerja mendapatkan pengarahan rutin melalui kegiatan safety morning talk dan toolbox meeting setiap pagi. Pengarahan mencakup metode pelaksanaan, teknis pekerjaan, hingga prosedur keselamatan, khususnya dalam kegiatan penggalian.
Sementara itu, untuk memastikan kualitas air, pengambilan sampel air baku juga telah dilakukan dan diuji melalui laboratorium.
Air yang diambil dari sumbernya nantinya akan melewati proses pengolahan di instalasi sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Tahapan tersebut diperlukan untuk memastikan kualitas air hasil pengolahan memenuhi persyaratan dan aman digunakan sesuai standar kesehatan.
Bupati Soroti Kendala Pembangunan Huntap Napa
Dalam kunjungan tersebut, Gus Irawan Pasaribu juga menyoroti percepatan pembangunan hunian tetap, khususnya Huntap Napa yang sebelumnya mengalami kendala dalam proses pengadaan.
Ia menjelaskan, pembangunan Huntap Napa sempat menghadapi kegagalan sebanyak dua kali dalam proses tender. Namun, persoalan tersebut telah ditindaklanjuti melalui mekanisme penunjukan langsung dan pekerjaan di lapangan sudah berjalan.
Target penyelesaian pembangunan huntap tersebut ditetapkan hingga 31 Desember 2026.
Penggunaan sistem konstruksi Risha diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lebih lama untuk menempati rumah permanen mereka.
Namun, Bupati mengakui masih terdapat kendala ketersediaan bahan baku konstruksi, terutama kebutuhan batching plant untuk mendukung pekerjaan beton.
Menurutnya, banyak proyek pembangunan yang sama-sama mengejar penyelesaian pada akhir tahun anggaran sehingga kebutuhan fasilitas produksi dan bahan baku menjadi terbatas.
Sebagai alternatif, pemerintah daerah mendorong kemungkinan penggunaan truk mixer dengan mutu beton K250, sebagaimana pernah diterapkan dalam pembangunan Sekolah Rakyat.
Usulan tersebut nantinya akan disampaikan secara resmi kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.
“Kita mungkin minta disurati ke Cipta Karya Kementerian PU. Nanti kami bantu juga menjelaskan kondisi faktual di lapangan karena semua pekerjaan mengejar waktu dan ketersediaan bahan baku cukup sulit,” ungkapnya.
Meski demikian, Gus Irawan menegaskan percepatan pembangunan tidak boleh mengabaikan standar teknis yang telah ditentukan. Kekuatan dan mutu beton harus tetap sesuai spesifikasi.
Terkait persoalan lahan masyarakat, ia juga menegaskan bahwa setiap proses harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Apabila ditemukan kesalahan prosedur dalam pembebasan atau penanganan lahan, pemerintah harus melakukan perbaikan.
“Kita tidak boleh salah. Kalau ada yang salah, diperbaiki. Ini juga untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Pemulihan Pascabencana Harus Terintegrasi
Pembangunan SPAM Batangtoru sejalan dengan arah kebijakan dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Sumatera (Renduk PRRP Sumatera).
Dalam rencana induk tersebut, rehabilitasi infrastruktur air minum, air limbah domestik, dan persampahan menjadi bagian integral dari pembangunan kawasan permukiman.
Integrasi mencakup Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), serta sistem pewadahan dan pengumpulan sampah dari rumah ke rumah. (KSC)
Reporter: Ika Fatriya
