KLIKSUMUT.COM | KARAWANG – Program beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dipastikan tetap berjalan dengan ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang tidak mengalami perubahan. Kebijakan ini ditegaskan untuk menjaga stabilitas harga beras di pasaran sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Kepastian tersebut disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, saat melakukan inspeksi ke Gudang Filial Perum Bulog di Karawang, Jawa Barat, Kamis (23/4/2026).
“Ada namanya SPHP. Itu beras untuk penyeimbang kalau ada yang mau menaikkan harga. SPHP kita tidak naikkan, tetap harganya seperti sekarang. Kualitasnya juga premium karena dukungan pupuk dan irigasi yang baik,” ujar Amran, dikutip dari laman Bapanas, Minggu (26/6/2026).
Pemerintah juga menegaskan bahwa pembatasan pembelian beras SPHP maksimal 25 kilogram per konsumen tetap diberlakukan. Kebijakan ini bertujuan mencegah praktik penimbunan dan penjualan kembali secara ilegal.
“Ini dibatasi karena ini adalah subsidi pemerintah supaya jadi penyeimbang. Kalau tidak dibatasi bisa diborong satu truk lalu dijual kembali,” tegas Amran.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 34 Tahun 2026, di mana masyarakat hanya diperbolehkan membeli maksimal 5 kemasan 5 kg atau 2 kemasan 2 kg.
Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, realisasi distribusi beras SPHP tahun 2026 menunjukkan tren positif. Sepanjang Maret 2026, distribusi telah mencapai 70,01 ribu ton, sementara hingga 23 April sudah mencapai 69,85 ribu ton atau hampir menyamai capaian bulan sebelumnya.
Program SPHP tahun ini menargetkan distribusi sebesar 828 ribu ton dengan dukungan anggaran subsidi mencapai Rp 4,97 triliun.
Pemerintah juga telah membahas bersama Perum Bulog terkait penggunaan kembali kemasan beras SPHP stok tahun sebelumnya. Langkah ini dilakukan dengan tetap memastikan informasi mutu, merek, dan HET sesuai standar serta diawasi ketat.
Pemerintah mencatat dampak positif dari program SPHP terhadap stabilitas harga. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan inflasi beras kini jauh lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya.
BACA JUGA: Industri Kosmetik Halal Indonesia Melesat, Kemenperin Dorong IKM Tembus Pasar Global
Jika pada 2023 inflasi beras sempat menyentuh 5,61 persen dan 5,28 persen pada 2024, maka pada 2026 angka inflasi beras bulanan tertinggi hanya berada di level 0,65 persen pada Maret 2026.
“Beras dulu selalu jadi penyumbang inflasi utama, sekarang sudah tidak lagi. Ini bukti kebijakan berjalan baik,” kata Amran.
Pemerintah memastikan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog dalam kondisi aman dan bahkan mencatat rekor baru. Distribusi SPHP juga difokuskan ke daerah non sentra produksi serta wilayah yang tidak sedang panen raya. (KSC)
TIM REDAKSI
