KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Pemerintah terus mengoptimalkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras untuk menjaga kestabilan harga dan memastikan ketersediaan beras di seluruh wilayah Indonesia. Tahun 2026 menjadi momentum penting karena penyaluran SPHP dirancang tanpa jeda di masa pergantian tahun.
Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, pelaksanaan SPHP beras 2026 dibagi dalam dua fase, yakni Januari–Februari sebagai perpanjangan program 2025, serta mulai Maret 2026 sebagai program baru. Hingga 25 April 2026, total realisasi penyaluran mencapai 371,2 ribu ton beras.
Rinciannya, periode Januari–Februari mencatat penyaluran 221 ribu ton, sementara periode Maret hingga April mencapai 150,2 ribu ton.
Direktur SPHP Bapanas, Maino Dwi Hartono, menyebutkan bahwa pemerintah kini memperluas kanal distribusi untuk mempercepat penyaluran beras SPHP ke masyarakat.
“Penyaluran SPHP beras di 2026 sudah bisa melalui distributor, khususnya BUMN dan BUMD. Kami harapkan keterlibatan pemerintah daerah melalui BUMD,” ujarnya di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta dikutip dari laman Bapanas, Sabtu (2/5/2026).
Selain itu, kerja sama dengan asosiasi ritel modern juga diperkuat agar distribusi menjangkau seluruh jaringan ritel nasional. Penyaluran juga diprioritaskan melalui pengecer di pasar rakyat sebagai ujung tombak distribusi pangan.
BACA JUGA: Pemerintah Tingkatkan Program BSPS 2026 Jadi 400.000 Unit, Papua Kebagian 21.000 Hunian
Pemerintah juga memastikan ketahanan pasokan beras dalam kondisi sangat kuat. Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog tercatat menembus lebih dari 5 juta ton, angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Selain itu, realisasi pengadaan beras dalam negeri telah mencapai 2,4 juta ton, memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga stabilitas pangan nasional.
Berdasarkan pemantauan Bapanas dan Badan Pusat Statistik, perkembangan harga beras nasional menunjukkan tren stabil. Meski terdapat kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di 109 kabupaten/kota pada pekan keempat April, hanya 52 daerah yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
Rata-rata harga beras medium per 28 April 2026 masih berada dalam batas HET:
- Zona I: Rp12.998/kg (lebih rendah dibanding tahun sebelumnya Rp13.070/kg)
- Zona II: Rp13.618/kg (turun dari Rp14.113/kg)
- Zona III: Rp14.957/kg (turun dari Rp15.937/kg)
Data ini menunjukkan harga beras nasional relatif terkendali dan bahkan lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.
Program SPHP yang dijalankan secara masif juga berdampak pada pengendalian inflasi. Inflasi beras pada 2026 tercatat lebih stabil, dengan angka tertinggi hanya 0,65 persen pada Maret, jauh lebih rendah dibanding tahun 2023–2024 yang sempat menembus di atas 5 persen.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa SPHP beras menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga pangan nasional.
BACA JUGA: Program MBG Jadi Sorotan Dunia, Presiden Prabowo Targetkan 30 Ribu Koperasi Merah Putih
“Ada SPHP untuk menyeimbangkan harga. Kita pastikan tidak ada kenaikan, dan kualitas beras semakin baik,” ujarnya.
Dengan stok yang kuat, distribusi yang diperluas, serta inflasi yang terkendali, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga ketahanan pangan nasional sepanjang 2026.
Program SPHP beras tidak hanya menjadi instrumen stabilisasi harga, tetapi juga bagian dari strategi besar pemerintah dalam memastikan keterjangkauan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. (KSC)
TIM REDAKSI
