KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Sidang perdana kasus korupsi proyek pembangunan jalan yang melibatkan mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara (Sumut), Topan Obaja Putra Ginting, berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (19/11/2025). Sidang mulai ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK membacakan dakwaan terhadap para terdakwa.
Topan Ginting bersama Rasuli Efendi Siregar, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) UPT Gunung Tua, tiba di ruang sidang utama sekitar pukul 10.20 WIB dengan pengawalan polisi. Keduanya mengenakan kemeja putih saat memasuki ruang persidangan. Di dalam ruangan, keluarga masing-masing terdakwa sudah hadir untuk memberikan dukungan moral.
Sebelum persidangan dimulai, Topan menghampiri keluarganya dan menyalami mereka satu per satu. Mantan orang kepercayaan Gubernur Sumut Bobby Nasution itu menangis dan beberapa kali mengusap air mata menggunakan tisu ketika bertemu keluarganya.
Sidang dengan nomor perkara 167/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn itu dipimpin Ketua PN Medan, Maddison, didampingi dua hakim anggota, Rurita Ningrum dan Asad Rahim Lubis.
Majelis hakim kemudian membuka jalannya persidangan setelah seluruh pihak duduk di posisi masing-masing.
BACA JUGA: Kasus Suap Proyek Jalan di Sumut: Direktur PT DNG Dituntut 3 Tahun, Anak Kandungnya 2,5 Tahun
Rincian Dakwaan dan Aliran Suap
Dalam dakwaannya, JPU KPK menjelaskan bahwa dua kontraktor, Akhirun Piliang dan putranya Rayhan Dulasmi Piliang, memberikan uang suap dan janji komitmen dengan total Rp 4,04 miliar kepada sejumlah pejabat di Dinas PUPR Sumut dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut.
Jaksa KPK memaparkan, Topan Ginting menerima commitment fee maksimal 5 persen dari nilai kontrak. Rasuli Efendi Siregar juga menerima fee sebesar 1 persen.
Selain keduanya, beberapa pejabat lain turut menerima aliran dana, yakni Stanley Tuapattiraja (Kepala BBPJN Sumut) menerima Rp300 juta, dan Dicky Erlangga (Kasatker PJN Wilayah I Medan) menerima Rp 1,675 miliar.
BACA JUGA: Bukan Rp2,3 Miliar! Kirun Sebut Mulyono Hanya Terima Rp200 Juta dalam Kasus Korupsi Jalan Sumut
Selanjutnya Rahmad Parulian (Kasatker PJN Wilayah I Medan) menerima Rp 250 juta, Munson Ponter Paulus Hutauruk (PPK PJN Wilayah I Medan) menerima Rp 535 juta, dan Heliyanto (PPK lainnya) menerima Rp 1,194 miliar.
Jaksa KPK mengungkapkan, para pejabat menerima fee tersebut untuk mengatur pemenangan paket proyek melalui metode e-katalog. Pengaturan ini memastikan PT Dalihan Na Tolu Grup memperoleh pekerjaan sesuai arahan Topan Ginting.
BACA JUGA: KPK OTT 6 Tersangka Korupsi Jalan di Sumut, Rombongan Terbang ke Jakarta
Tuntutan Terhadap Pemberi Suap
Sebelumnya, KPK telah menuntut Akhirun Piliang, Direktur PT Dalihan Na Tolu Grup, dengan hukuman tiga tahun penjara. Sementara JPU KPK menuntut Anak Akhirun, Rayhan Dulasmi, dua tahun enam bulan penjara.
Keduanya terbukti memberikan suap dan gratifikasi yang melanggar Pasal 5 huruf a UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP, serta Pasal 13 UU Tipikor.
Persidangan untuk Topan Ginting dan Rasuli Efendi Siregar akan berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi pada sidang berikutnya. (KSC)
