Seminar Nasional Hukum UMSU Bahas Pengalihan Aset PTPN dari Perspektif Pidana dan Administrasi

Seminar Nasional Hukum UMSU Bahas Pengalihan Aset PTPN dari Perspektif Pidana dan Administrasi
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) melalui Fakultas Hukum UMSU menggelar Seminar Nasional Hukum bertema “Pengalihan Aset PTPN Menurut Perspektif Pidana dan Administratif” di Auditorium Kampus Utama UMSU, Selasa (26/5/2026).

KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) melalui Fakultas Hukum UMSU menggelar Seminar Nasional Hukum bertema “Pengalihan Aset PTPN Menurut Perspektif Pidana dan Administratif” di Auditorium Kampus Utama UMSU, Selasa (26/5/2026).

Seminar ini menghadirkan akademisi dan pakar hukum sebagai narasumber, yakni Adi Mansar dan Taufik Hidayat Lubis.

Kegiatan tersebut diikuti pimpinan, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum UMSU guna memperdalam pemahaman mengenai mekanisme pengelolaan serta pengalihan aset negara yang selama ini kerap memunculkan polemik di tengah masyarakat.

Dalam seminar tersebut, para narasumber membedah persoalan pengalihan aset PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dari berbagai sudut pandang, mulai dari hukum administrasi negara, agraria, korporasi/BUMN, hingga pidana korupsi.

Assoc Prof Dr Adi Mansar menjelaskan bahwa sengketa tanah di wilayah pantai timur Sumatera Utara memiliki hubungan erat dengan sejarah nasionalisasi perusahaan kolonial yang kemudian berubah status menjadi aset negara dan dikelola oleh PTPN.

“Sengketa tanah di Sumatera Utara ini banyak yang beririsan dengan tanah perkebunan. Sejarahnya berbeda karena dulu berasal dari nasionalisasi perusahaan kolonial,” jelasnya.

Menurut Adi Mansar, persoalan pengalihan aset seharusnya terlebih dahulu dipahami sebagai persoalan administrasi selama prosedur yang dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Hari ini terlalu cepat proses pidananya muncul. Di awal misalnya disebut ada potensi kerugian keuangan negara, padahal ada audit yang mestinya dilakukan lebih dulu,” ujarnya.

Bacaan Lainnya

Ia juga menegaskan bahwa dasar hukum pengelolaan kekayaan alam dan aset negara telah diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

BACA JUGA: Fakultas Hukum UMSU Gelar Silaturahim dan Buka Puasa Bersama di Mr Boey’s Cafe Medan

Sementara itu, Taufik Hidayat Lubis menjelaskan bahwa pengalihan aset PTPN berkaitan dengan banyak aspek hukum yang saling berkaitan.

“Pada aspek administrasi negara, pengalihan aset dianggap sebagai tindakan pemerintahan dalam pengelolaan kekayaan negara sehingga harus memenuhi unsur kewenangan, prosedur, dan substansi sesuai UU Administrasi Pemerintahan serta memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB),” paparnya.

Ia juga menyinggung ketentuan Pasal 1 angka 18 Permen ATR Nomor 18 Tahun 2021 terkait pengalihan hak yang merupakan bentuk tindakan hukum yang sah.

Menurutnya, persoalan pengalihan aset tidak bisa langsung dipandang sebagai tindak pidana sebelum melalui kajian administrasi dan hukum yang menyeluruh.

Dekan Fakultas Hukum UMSU, Faisal menyoroti polemik pengelolaan aset negara yang dikelola BUMN, khususnya terkait lahan perkebunan PTPN yang sering menjadi perbincangan masyarakat.

“Terkadang masyarakat menilai saat ada lahan PTPN yang sebelumnya diduduki masyarakat, tiba-tiba berdiri pelaku usaha. Ini menjadi pertanyaan di tengah masyarakat umum,” ungkapnya.

Menurutnya, diskusi akademik seperti seminar nasional ini penting untuk memberikan pemahaman hukum yang objektif dan ilmiah kepada mahasiswa maupun masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Akrim menegaskan pentingnya peningkatan pengetahuan mahasiswa terkait isu pengalihan aset PTPN dari perspektif pidana dan administrasi.

“Mahasiswa harus punya pengetahuan agar tidak mudah terbelenggu dari isu-isu tidak baik. Seminar ini merupakan kesempatan bagi UMSU untuk belajar lebih dalam,” ujarnya saat memberikan sambutan.

BACA JUGA: Fakultas Hukum UMSU Jalin Kerjasama Strategis dengan AIKOL IIUM Malaysia: Perkuat Internasionalisasi Pendidikan Hukum

Rektor juga menilai persoalan aset PTPN merupakan isu yang sangat menarik sekaligus sensitif karena melibatkan banyak perspektif, mulai dari hukum, administrasi, ekonomi, hingga sosial masyarakat.

“Tema tentang pengelolaan aset PTPN ini sangat menarik dan sensitif. Banyak perspektif yang bisa kita lihat dan diskusikan ke depan,” katanya.

Seminar Nasional Hukum ini sekaligus menegaskan pentingnya harmonisasi penegakan hukum agar persoalan administrasi tidak serta-merta langsung diarahkan ke ranah pidana.

Melalui forum ilmiah tersebut, Fakultas Hukum UMSU berharap mahasiswa mampu memahami secara komprehensif dinamika pengelolaan aset negara serta pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan, profesional, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. (KSC)

Pos terkait