KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara, Togap Simangunsong, mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Sumut, untuk bekerja secara total demi menyukseskan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut.
Pesan ini disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dinas PMD dan Dukcapil Sumut di Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan, Rabu (27/8/2025). Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda memperkuat silaturahmi dengan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), sekaligus memastikan seluruh ASN bekerja dalam suasana yang kondusif dan produktif.
“Saya berharap kita bisa bersinergi dan berkolaborasi. Karena ASN itu tugasnya bukan hanya kerja biasa, tapi kerja all out untuk masyarakat. Apalagi dalam mendukung program-program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur,” tegas Togap di hadapan para pejabat dan staf Dinas PMD Dukcapil Sumut.
BACA JUGA: Anggaran dan Pengelolaan Haji Bakal Pindah ke Kementerian Haji dan Umrah Mulai Tahun Depan
Togap juga menekankan pentingnya konsistensi program meskipun tengah dilakukan efisiensi anggaran. Ia mengingatkan agar OPD tetap fokus melaksanakan kegiatan yang mendukung Asta Cita Presiden Prabowo serta visi misi Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution.
“Seperti yang kita tahu, membangun dari desa adalah bagian dari visi besar Pemprov Sumut. Maka setiap program desa harus benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PMD Dukcapil Sumut, Parlindungan Pane, dalam laporannya menyebutkan bahwa dari ribuan desa yang ada di Sumut, masih ada empat desa yang dikategorikan sebagai desa tertinggal.
“Saat ini ada 5.714 desa yang sudah menginput indeks desa membangun. Evaluasi desa dan kelurahan juga sudah berjalan. Namun, untuk batas wilayah desa, baru dua kabupaten/kota yang sudah selesai, yaitu Labuhanbatu Selatan dan Batubara,” jelasnya.
Dinas PMD Dukcapil juga menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mewujudkan program desa anti-korupsi. Menurut Parlindungan, saat ini sudah ada 12 kabupaten/kota yang mengusulkan desa-desa mereka untuk masuk dalam program tersebut.
Selain fokus pada pembangunan desa, Dinas Dukcapil Sumut juga memiliki peran penting dalam urusan administrasi kependudukan. Salah satunya adalah menyiapkan dan memverifikasi data penerima bantuan dari provinsi.
BACA JUGA: Sekdaprov Sumut Ajak ASN Kominfo Perkuat Teamwork: “Kerja Sama Kunci Hasil Maksimal”
“Kami juga melakukan pembinaan dan pengawasan ke kabupaten/kota untuk memastikan sistem administrasi kependudukan berjalan dengan baik, termasuk menjaga keamanan data pribadi masyarakat,” tambah Parlindungan.
Kunjungan kerja Sekdaprov Sumut ini turut dihadiri oleh para Kepala Bidang di lingkungan Dinas PMD Dukcapil, staf, dan sejumlah tenaga pendukung. (KSC)
