Sekda Aceh Tegaskan Komitmen Perbaiki Tata Kelola Keuangan Pilkada 2024

Sekda Aceh Tegaskan Komitmen Perbaiki Tata Kelola Keuangan Pilkada 2024
PENYERAHAN LPH PILKADA 2024: Sekda Aceh M. Nasir menghadiri penyerahan LHP Pilkada 2024 di BPK RI Perwakilan Aceh, Jumat (5/12). (FOTO: Adli Safwan)

KLIKSUMUT.COM | BANDA ACEH ~ Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menghadiri penandatanganan dan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas pengelolaan belanja Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 periode anggaran 2024-2025.

Acara tersebut berlangsung di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh, Jumat (5/12/2025). Hadir Panitia Pengawas Pemilihan Aceh (Panwaslih), Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, serta instansi terkait lainnya di Pemerintah Aceh.

Apresiasi Sekda kepada BPK RI dan Komitmen Pemerintah Aceh

Dalam kesempatan tersebut, Sekda M. Nasir menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas arahan yang diberikan untuk memperkuat tata kelola keuangan di lingkungan Pemerintah Aceh.

BACA JUGA: KPU Siak Kembalikan Sisa Dana Hibah Pilkada 2024 Sebesar Rp5 Miliar Lebih ke Kas Daerah

“LHP yang diterima akan segera disampaikan kepada Gubernur. Seluruh temuan akan menjadi perhatian serius Pemerintah Aceh dan dipastikan untuk dipertanggungjawabkan dengan baik.”

Sekda menjelaskan bahwa pemeriksaan ini menjadi sarana evaluasi bagi Pemerintah Aceh untuk memperbaiki tata kelola keuangan sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Ia menegaskan pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara tepat waktu dan tepat sasaran.

Selain itu, Sekda mendorong Inspektorat Aceh untuk mendampingi proses tindak lanjut temuan pemeriksaan, sehingga setiap catatan BPK dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Ia juga melaporkan rencana penggunaan dana Belanja Tak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana agar membantu masyarakat terdampak tanpa menimbulkan risiko hukum bagi pelaksana.

Bacaan Lainnya

BACA JUGA: Pengamat Anggaran Desak KPK Telusuri Aliran Dana Topan Ginting Sejak Berdinas di Pemko Medan

“Kita berharap tata kelola keuangan dapat berjalan baik, sesuai peraturan perundang-undangan. Kami terus mendorong pendampingan dari Inspektorat agar pengawasan tidak melenceng dan ke depan tidak terulang hal-hal serupa. Kami akan konsisten memberikan perhatian penuh agar tata kelola keuangan Aceh semakin baik dan tidak merugikan masyarakat, pemerintah, maupun negara,” papar Nasir.

Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Rekomendasi Tindak Lanjut

Kepala BPK RI Perwakilan Aceh, Andri Yogama, menyampaikan hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja Pilkada Serentak 2024.

Ia menegaskan pengelolaan belanja Panwaslih Aceh tidak sesuai ketentuan dalam semua hal yang material, sementara KIP Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meski masih terdapat beberapa catatan yang perlu mendapat perbaikan.

Andri Yogama berharap Pemerintah Aceh melaksanakan langkah-langkah tindak lanjut sesuai rencana aksi agar perbaikan pengelolaan keuangan negara dapat terwujud. BPK juga berkomitmen mendorong transparansi, akuntabilitas, serta memperkuat sinergi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk mempercepat tindak lanjut rekomendasi.

BACA JUGA: Pemerintah Aceh Buka Layanan Pengaduan Keluarga Terdampak Bencana

“Kami berharap Inspektorat lebih aktif mendorong percepatan tindak lanjut pemeriksaan. Semoga pengelolaan keuangan ke depan semakin transparan dan akuntabel sehingga pengalokasian setiap rupiah benar-benar memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik,” ujarnya.

Andri menambahkan, pihaknya mengapresiasi semua pihak yang mendukung proses pemeriksaan dan berharap hasil ini menjadi motivasi untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar akuntabilitas pengelolaan anggaran pemerintahan meningkat.

Hadir Para Pejabat Penting

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris DPR Aceh, Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan KIP Aceh, Ketua Plt Inspektur Aceh. Selain itu juga hadir Bendahara Panwaslih Aceh, serta para pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Aceh. (KSC)

REPORTER: Adli Safwan

Pos terkait