Satpol PP Tak Berani Bongkar Bangunan Tambahan Jalan Pukat II Tanpa SIMB

MEDAN | kliksumut.com – Sudah hampir  7 bulan (25 April 2019) laporan David Ng ke Operasional Perang Daerah (OPD) Perumahan Kawasan Pemukiman (Perkim) dan Tata Ruang Kota Medan. Mengenai ada bangunan tambahan lantai 2 dijalan Pukat II No. 28B Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung. Apalagi Surat Pembongkaran dari Satuan Polisi Pamong Praja kota Medan sudah pernah dikeluarkan. Dan saat itu eksekusi pembongkaran dilakukan pada 6 September 2019 sekitar pukul 11.00 Wib usai rapat dikantor Camat Medan Tembung.

Namun, sampai bulan Oktober 2019 ini. Bangunan tambahan itu tetap berdiri dengan tegak dan kokoh. Apakah Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Medan tak tahu akan hal itu?.

Komandan Satpol PP Kota Medan M.Sofian mengatakan, sebaiknya masalah itu dibicarakan sama Ardabi Kabid saya. Senin (1 Oktober 2019) saat dikonfirmasi by selular.

Sebelumnya, pagi tadi sekitar pukul 08.30 Wib Jurnalis sudah mendatangi kantor Satpol PP Medan. Ingin konfirmasi tapi oleh piket penjaga mengatakan, Komandan dan pak Ardani tidak ditempat.

Akhirnya Jurnalis menghubungi Ardani Kabid melalui Handphone berdering tapi gak diangkat begitu juga melalui whatshap juga dihubungi tapi tak dibaca, kemungkinan.

Mantan Ketua Komisi D DPRD Medan Abdul Rani mengatakan, permasalahan bangunan tambahan jalan Pukat II No. 28B ini, sudah pernah kita minta agar dibongkar melalui mas media cetak maupun online. “Tapi yang menjadi keheranan, kenapa satpol PP kota Medan tak juga membongkar bangunan tambahan dikelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung,” kata Abdul Rani Anggota DPRD Medan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang baru terpilih periode ini.

Dikatakannya, Satpol PP harus berani dan tidak tembang pilih dalam membongkar bangunan.Apalagi bangunan itu, tak memiliki SIMB. “Kalau masalah kecil ini saja tak bisa diselesaikan. Ada dugaan Satpol PP,  seperti melindungi bangunan bermasalah,” ujarnya.

Permintaan pembongkaran bangunan tambahan Jalan Pukat II No. 28B  Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung harus dibongkar datang dari banyak kalangan partai. Seperti, Abdul Rani saat menjabat Ketua Komisi D juga pernah mengomentari kasus ini, Wong Sun sen dari PDI Perjuangan yang juga Anggota Dewan, Ketua Gerindra Medan Bobi Oktavianus Zulkarnain dan terakhir dari Ketua DPRD Medan Hasyim SE yang juga Ketua PDI Perjuangan kota Medan.

Bacaan Lainnya

Dari amatan wartawan ini membuktikan, adanya pernyataan tokoh partai, Abdul Rani Ketua Komisi D saat itu, Ketua Partai serta Ketua DPRD Medan dianggap angin lalu. Seolah-olah tak perlu ditanggapi, untuk duduk jadi anggota DPRD Apalagi Ketua Komisi sampai Ketua DPRD Medan tidak gampang. Begitu juga menjadi Ketua Partai.

Sungguh sangat disayangkan sekali, jika pernyataan mereka (Anggota Dewan, Ketua Komisi dan Ketua DPRD Medan serta Ketua Partai) tak dihargai, dimana lagi wibawanya. (Alian)

Pos terkait