KLIKSUMUT.COM | ACEH SELATAN ~ PT ASDAL Prima Lestari membalas tudingan Panitia Khusus (Pansus) DPRK Aceh Selatan dengan memaparkan data dan klarifikasi resmi melalui tayangan video visual.
Manajemen perusahaan menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menerima pemberitahuan terkait kunjungan Pansus DPRK Aceh Selatan ke area perusahaan.
Klaim Pajak, CSR, dan Serapan Tenaga Kerja Lokal
Menanggapi tudingan soal kewajiban perusahaan, PT ASDAL Prima Lestari menegaskan perusahaan secara rutin menunaikan kewajiban pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Setiap tahun, perusahaan membayar pajak melalui Kantor Pajak Tapaktuan, Aceh Selatan.
BACA JUGA:
Selain itu, PT ASDAL Prima Lestari mengklaim telah menyerap tenaga kerja lokal sebesar 15 persen dari total karyawan di perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut.
Plasma dan Aturan Permentan
Sedangkan untuk kebun plasma, PT ASDAL Prima Lestari menegaskan operasional perusahaan berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Meski demikian, perusahaan tidak merinci lebih lanjut data teknis pelaksanaan plasma yang dimaksud.
BACA JUGA: For-PAS Desak Baitul Mal Aceh Selatan Hentikan Polemik Media dan Laporkan Dugaan Pungli ke APH
For-PAS: DPRK Jangan Cuma Gertak Sambel
Koordinator Forum Peduli Aceh Selatan (For-PAS), T. Sukandi, menilai klarifikasi PT ASDAL melalui video visual sebagai langkah cerdik dalam merespons tekanan DPRK.
Ia menyebut, setelah siaran pers berbentuk video tersebut, PT ASDAL Prima Lestari tidak lagi berkewajiban menggelar konferensi pers atau merespons permintaan konfirmasi dari awak media.
“DPRK Aceh Selatan harus bersikap tegas dengan memanggil langsung manajemen PT ASDAL untuk hadir dalam Rapat Dengar Pendapat,” ujarnya.
BACA JUGA: For-PAS Soroti Dugaan Preman Intimidasi Kepala OPD di Aceh Selatan, Modus Minta Sedekah
Rapat tersebut, ujar Sukandi, harus melibatkan masyarakat penerima CSR dan pihak terkait guna menguji kebenaran data yang disampaikan perusahaan.
Ia juga menegaskan RDP harus berlangsung secara terbuka di ruang rapat paripurna. RDP juga penting melibatkan seluruh insan pers, bukan secara tertutup di ruang komisi yang sempit.
“DPRK harus menyiapkan data pembanding dan membuktikan dukungan masyarakat Aceh Selatan. Jangan sampai PT ASDAL menganggap DPRK tidak paham aturan dan hanya banyak bicara, le haba, tanpa tindakan nyata untuk masyarakat,” tegas Sukandi. (KSC)
REPORTER: Dahyati
