KLIKSUMUT.COM | CILACAP – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia melalui transformasi besar dalam rantai pasok pangan nasional. Salah satu langkah kunci adalah memastikan hasil panen petani terserap maksimal oleh negara tanpa praktik merugikan dari tengkulak.
Dalam pernyataannya, Presiden menyoroti kondisi lama yang dinilai tidak berpihak kepada petani. Ia menegaskan bahwa praktik tengkulak yang menekan harga hasil panen harus dihentikan.
“Sudah terlalu lama petani Indonesia tidak menikmati kesejahteraan yang layak. Panennya tidak diserap, tengkulak datang, petani dipaksa banting harga. Sekarang kita ubah,” tegasnya dikutip dari laman Bapanas, Senin (4/5/2026).
Pemerintah kini mendorong sistem jaminan offtake, di mana hasil panen petani dan nelayan akan diserap oleh negara maupun pasar domestik. Kebijakan ini diyakini menjadi solusi untuk menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan pendapatan petani.
Transformasi ini mulai menunjukkan hasil positif, terutama dari indikator Nilai Tukar Petani (NTP) yang terus mengalami peningkatan.
Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, mengungkapkan bahwa kesejahteraan petani saat ini berada pada titik yang menggembirakan.
Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), NTP nasional mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah, yakni 125,35 pada 2026.
BACA JUGA: Prabowo Subianto Bentuk Satgas Khusus dan Siapkan Terobosan Strategis
“Ini menunjukkan kebahagiaan petani meningkat. Produksi naik, pendapatan naik, dan stok nasional kita juga tertinggi sepanjang sejarah,” ujar Amran.
Tak hanya itu: NTP tanpa perikanan stabil di atas 120 sejak Juli 2024. Puncak tertinggi terjadi pada Desember 2025 dan Februari 2026 (126,11). NTP tanaman pangan Maret 2026 mencapai 111,81, naik dari tahun sebelumnya. Indeks harga yang diterima petani padi juga konsisten meningkat, bahkan mencapai 144,52 pada Maret 2026.
Peran Perum Bulog semakin strategis dalam menyerap hasil panen petani. Pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen minimal Rp6.500 per kilogram untuk menjaga harga tetap menguntungkan petani.
Hingga 30 April 2026: Stok beras nasional mencapai 5,1 juta ton. Serapan dalam negeri mencapai 2,47 juta ton. Meningkat 38,76% dibandingkan periode sama tahun 2025
Amran menegaskan bahwa data tersebut akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, mengingat besarnya anggaran negara yang digunakan. “Nilai stok itu setara Rp55–60 triliun. Ini uang negara, jadi tidak mungkin datanya main-main,” tegasnya.
Pemerintah juga menambah dukungan anggaran sebesar Rp10 triliun untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Langkah ini menjadi bukti konkret keberpihakan pemerintah terhadap petani sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional.
Kebijakan terpadu lintas kementerian ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pangan yang adil, berkelanjutan, dan menguntungkan petani sebagai ujung tombak produksi pangan Indonesia.
BACA JUGA: SPHP Jagung Pakan 2026 Resmi Bergulir, Pemerintah Stabilkan Harga dan Lindungi Peternak
Dengan kombinasi kebijakan harga, penyerapan hasil panen, dan penguatan stok nasional, pemerintahan Presiden Prabowo membuka babak baru bagi sektor pertanian Indonesia.
Tanpa tengkulak yang menekan harga dan dengan jaminan pasar yang jelas, petani kini memiliki harapan lebih besar untuk hidup sejahtera dan berdaya saing di negeri sendiri. (KSC)
TIM REDAKSI
