KLIKSUMUT,COM | JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi mengubah arah kebijakan pembangunan nasional melalui pembaruan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, dengan menetapkan 8 Program Hasil Terbaik Cepat yang kini lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat. Salah satu sorotan utama adalah kebijakan kenaikan gaji ASN, termasuk guru, dosen, tenaga kesehatan, TNI/Polri hingga pejabat negara.
Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 30 Juni 2025. Aturan ini menjadi revisi atas Perpres Nomor 109 Tahun 2025, yang diselaraskan dengan UU Nomor 62 Tahun 2025 tentang APBN 2025.
Langkah ini bertujuan untuk memutakhirkan narasi, sasaran indikator pembangunan, hingga alokasi anggaran secara lebih tepat sasaran.
BACA JUGA: Kunker Komisi VI DPR RI ke Banda Aceh: Wagub Fadhlullah Bahas Pengembangan Kawasan Sabang
8 Fokus Program Prioritas Pemerintah Tahun 2025:
-
Makan Siang & Susu Gratis
Pemerintah akan memberikan makan siang dan susu gratis di seluruh sekolah dan pesantren. Selain itu, bantuan gizi akan diberikan kepada balita dan ibu hamil demi menekan angka stunting. -
Layanan Kesehatan Gratis & Rumah Sakit Lengkap di Kabupaten
Program ini mencakup pemeriksaan kesehatan gratis, penuntasan kasus TBC, dan pembangunan rumah sakit berkualitas di setiap kabupaten. -
Ketahanan Pangan Nasional
Pemerintah akan mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian melalui pembangunan lumbung pangan di tingkat desa, daerah, dan nasional. -
Sekolah Unggul Terintegrasi
Setiap kabupaten akan memiliki sekolah unggulan terintegrasi, serta renovasi terhadap sekolah-sekolah yang membutuhkan perbaikan. -
Penguatan Program Kesejahteraan Sosial
Program kartu sosial dan kartu usaha akan diperluas demi menghapus kemiskinan absolut di Indonesia. -
Kenaikan Gaji ASN dan Pejabat Negara
Pemerintah akan menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, TNI/Polri dan pejabat negara, sebagai bentuk penghargaan atas peran strategis mereka. -
Pembangunan Desa, BLT, dan Perumahan untuk Generasi Muda
Lanjutan pembangunan infrastruktur desa, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta program perumahan murah bersanitasi untuk generasi milenial, Gen Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). -
Pembentukan Badan Penerimaan Negara
Pemerintah akan membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB menjadi 23%.
BACA JUGA: Presiden Prabowo Tunjuk Ahmad Erani Yustika Jadi Sekjen Kementerian ESDM Gantikan Dadan Kusdiana
Selain perubahan program prioritas, Perpres 79/2025 juga mengubah sejumlah asumsi makroekonomi:
-
Pertumbuhan ekonomi: menjadi 5,3% (sebelumnya 5,3-5,6%)
-
Inflasi: tetap di 2,5% ± 1%
-
Nilai tukar rupiah: menjadi Rp 16.000–Rp 16.900 per USD (sebelumnya Rp 15.300–Rp 15.900)
Perubahan ini mencerminkan kehati-hatian pemerintah dalam menyikapi ketidakpastian global dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. (KSC)
