KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera menjadi pelajaran penting bagi negara untuk bersikap tegas dalam mengelola sumber daya alam dan tidak tunduk pada kepentingan segelintir pihak, termasuk korporasi besar.
Penegasan tersebut disampaikan Prabowo saat menutup Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Ia menekankan bahwa pengelolaan kekayaan alam harus dilakukan secara disiplin, berkelanjutan, dan sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat.
Menurut Prabowo, salah satu akar persoalan dari berbagai bencana adalah masih maraknya kebocoran sumber daya nasional akibat praktik ilegal seperti pembalakan hutan, pertambangan ilegal, hingga penyelundupan.
“Pelajaran yang kita simak dari semua ini adalah bahwa kita perlu benar-benar mengelola sumber daya kita. Banyak sekali sumber daya kita yang bocor sedikit demi sedikit, dan ini harus kita tutup,” ujar Prabowo.
Ia menegaskan bahwa kebocoran tersebut tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga berdampak besar terhadap kerusakan lingkungan dan keselamatan rakyat.
Presiden Prabowo meminta penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap aparat negara yang terlibat atau melindungi aktivitas ilegal.
“Saya harap Panglima TNI dan Kapolri benar-benar menindak aparat-aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan dan berbagai pelanggaran hukum lainnya. Ini harus kita hadapi dengan serius,” tegasnya.
Dalam arah kebijakan nasional, Prabowo menegaskan bahwa pengelolaan ekonomi dan sumber daya alam harus kembali pada amanat Pasal 33 UUD 1945.
“Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara. Kita membutuhkan dunia usaha dan sektor swasta, tetapi mereka tidak boleh mengatur negara dan mengalahkan negara,” katanya.
Ia menegaskan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” ucap Prabowo.
Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah konkret dengan menguasai kembali sekitar 4 juta hektare lahan konsesi serta menghentikan sementara penerbitan dan perpanjangan izin di sektor kehutanan dan pertambangan.
“Tahun ini tidak ada satu pun izin yang dikeluarkan atau diperpanjang,” kata Prabowo.
Ia menegaskan, konsesi yang disalahgunakan dan tidak memberikan manfaat bagi kepentingan nasional tidak boleh dipertahankan.
“Kalau konsesi disalahgunakan, keuntungannya diambil tetapi dibawa ke luar negeri dan tidak ditanamkan di dalam negeri, itu jelas merugikan kepentingan nasional dan rakyat Indonesia,” ujarnya.
Menutup arahannya, Prabowo mengajak seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat untuk bergotong royong membangun kemakmuran bersama, serta memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan rakyat.
BACA JUGA: Presiden dan Gubernur Aceh Percepat Penanganan Banjir dan Longsor
“Tidak boleh segelintir orang menikmati kekayaan Indonesia, sementara rakyat masih banyak yang susah,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada TNI, Polri, tenaga kesehatan, dan seluruh aparatur negara yang bekerja di lapangan di tengah berbagai risiko.
“Saya bangga menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya memiliki pemerintah dan petugas di lapangan yang bekerja sepenuhnya untuk rakyat,” pungkas Prabowo. (KSC)
TIM REDAKSI








