Sambung Epza, hanya saja persolan ini dalam praktik belum ada yurisprudensinya terkait hal itu perlu kesadaran kolektif dari aparat penegak hukum tipikor, bahwa korupsi adalah “Common Enemy”, extra ordinary cryme, yang penyelesaiannya hanya bisa diberantas dengan cara-cara yang ordinary pula, termasuk penjatuhan sanksi pidana mati.
Epza menambahkan, bicara logika hukum bagaimana tidak pantas Juliari di vonis 12 tahun penjara, seharusnya kalau tak hukuman mati, seumur hidup, karena dampak korupsi bansos ini sangat sistemik. Sebab itu, dirinya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
“Siapa pun kita, saya pikir semuanya sepakat dengan apa yang pernah disampaikan oleh Ketua KPK, Firli Bahuri bahwa soal tuntutan hukuman mati bagi pelaku korupsi anggaran penanganan covid-19, karena memang tindak pidana korupsi di masa bencana atau pandemi dapat diancam hukuman mati,” paparnya.
“Ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi di atur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tidak pidana korupsi. Pasal tersebut menyatakan dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan,” kata Epza lagi
Masih menurut Epza, Di sisi lain, Presiden Joko Widodo juga pernah menyampaikan bahwa dirinya akan menghormati proses hukum yang sedanf dilakukan oleh KPK dan tidak akan melindungi siapapun yang terlibat korupsi. Artinya dalam hal ini pemerintah konsiten mendukung KPK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
BACA JUGA: Epza Raih Gelar Magister Hukum UNPAB Medan dengan Tesis berkaitan Covid-19
“Nah, dari beberapa dalil atau dasar hukum sebagaimana yang diuraikan diatas, maka sudah cukup menjadi pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi hukum yang berat bagi Juliari,” tegasnya.
Tapi anehnya, kata Epza lebih lanjut, Juliari hanya divonis 12 tahun penjara dengan pertimbangan bahwa dirinya dinilai hakim telah menderita akibat cacian dan hinaan masyarakat.
“Pertimbangan tersebut menurut saya gak masuk akal, gak logis. Kalau namanya cacian, ataupun makian publik itu bagian dari resiko, jadi jangan dibangun framing menderita dan sebagainya,” tutup Epza. (BNL)
