MEDAN | kliksumut.com – Praktisi hukum dan pemerhati kebijakan publik, Eka Putra Zakran dinyatakan lulus dalam Yudicium Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi (PPs MIH UNPAB) Medan dengan predikat nilai A (Sangat Baik) dan skor nilai 89, Senin (14/6/2021).
Yudicium atau sidang meja hijau tersebut dilaksanakan secara online berdasarkan surat undangan dan surat keputusan Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Nomor: 5723/16/R/2021 tertanggal 10 Juni 2021 dan dibuka secara resmi oleh Dr. T. Riza Zarzani, SH MH selaku Ketua Prodi MH UNPAB.
Kepada wartawan Eka Putra Zakran atau akrab disapa Epza didampingi tim dari Kantor Hukum EPZA, OK. M. Hatta, Ronal Suhendri dan Asbad Hamdani memaparkan bahwa dirinya terdaftar sebagai mahasiswa di PPs MIH UNPAB sejak tanggal 17 Juni 2019, mengambil konsentrasi hukum kesehatan dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1916010001. “Artinya dua tahun kurang tiga hari saya kuliah menimba ilmu di pasca UNPAB dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya”, papar Epza.
Baca juga: EPZA Gelar Pisah Sambut Mahasiswa Magang UINSU
Epza menegaskan, mulai hari ini saya sah menjadi alumni dan secara resmi berhak menyandang gelar Magister Hukum (MH) setelah lulus mempertahankan tesis berjudul: Kajian Perlindungan Kesehatan Terhadap Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Lapas Kelas 1 Medan) di hadapan lima Komisi Penguji, diantaranya Dr. Redyanto Sidi, SH MH (Ketua Penguji), Dr. T. Riza Zarzani, SH MH, Dr. Firman Halawan, SH MH, Dr. Ismaidar, SH MH dan Dr. Henry Aspan, SE SH MA MH MM (Anggota Penguji I-IV).
Disamping itu, tambahnya, setiap orang harus patuh pada protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah terkait wabah Covid-19 sebagai bencana nonalam secara nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Artinya keselamatan manusia menjadi hukum tertinggi. Meminjam istilah Cicero filsuf kebangsaan Italia, solus suprema lex esto, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara.
Lebih lanjut ia mengatakan belakangan isu nasional yang ramai diperbincangkan adalah tentang pembebasan narapidana ditengah kondisi Indonesia yang sedang mengalami pandemi Covid-19. Pro kontra menyeruak diberbagai kalangan masyarakat pasca Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Lauly mengumumkan kebijakan tersebut.
Sambung Epza, berbagai opini dan asumsi kemudian ramai menghiasi media sosial, mulai dari penolakan pembebasan atas dasar kriteria tertentu, hingga ketakutan masyarakat akan tindak pidana baru yang berpotensi dilakukan para narapidana pasca dibebaskan tersebut. “Nah, hal-hal inilah yang kemudian membuat saya tertarik untuk melakukan penelitian di Lapas Kelas 1 Medan”, tuturnya.
