MEDAN | kliksumut.com – Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam menetapkan vonis hukum terhadap Juliari Bartubara dinilai seperti dagelan hukum dan bersifat mengada-ada.
Hal itu disampaikan Eka Putra Zakran, SH MH alias Epza Praktisi Hukum dan Pengamat Sosial Sumatera Utara, pada Kamis (26/8/2021).
“Putusan hakim terhadap Juliari itu pantas dipertanyakan, karena alasannya mengada-ada seperti sebuah dagelan hukum saja pertimbangan hakim itu,” ujar pria yang akrab disapa Epza ini.
BACA JUGA: Epza: Oknum Karutan Humbahas Harus Ditindak Tegas
Anggota DPC Peradi Medan mengatakan potret penegakan supremasi hukum terkait tindak pidana korupsi bansos tanpaknya semakin kabur dan buram. Hal itu berkaca dari beberapa kasus bansos yang santer menghiasi ruang publik. Salah satunya kasus Juliari ini.
Ia menyebutkan beberapa pekan yang lalu dalam pembacaan pledoinya Juliari memohon kepada majelis hakim agar dibebaskan dari segala tuntutan. “Kan, aneh sekali sudah bersalah kok merasa semacam berada diposisi korban pula? Aneh bin ajaib itu namanya,” terangnya.
Mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Medan Periode 2014-2018 menuturkan mestinya selaku mantan pejabat publik dia bertobatlah, sadar dan mengakui atas kesalahan yang telah dibuatnya. bukan minta-minta supaya dibebaskan, seolah-olah mau membangun framing kalau posisinya adalah korban.
“Bicara penegakan hukum dan keadialan (law inforcement), sejatinya para pelaku tindak pidana korupsi, terlebih dana bansos covid-19, dapat dijatuhi pidana mati sesuai pasal 2 ayat (2) UU Tipikor,” tegas Epza
