Perpanjang Tanggap Darurat, Pemprov Aceh Fokuskan Pemulihan Enam Klaster Pascabencana

Perpanjang Tanggap Darurat, Pemprov Aceh Fokuskan Pemulihan Enam Klaster Pascabencana
PEMULIHAN PASCABENCANA: Sekda Aceh M. Nasir menerima audiensi Forum Solidaritas Aceh di Posko Tanggap Darurat, membahas perpanjangan masa tanggap darurat dan strategi pemulihan pascabencana. (FOTO: Adli Safwan)

KLIKSUMUT.COM | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh memperpanjang masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi guna memastikan penanganan dan pemulihan berjalan optimal. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menyampaikan kebijakan tersebut saat menerima audiensi Forum Solidaritas Aceh di Posko Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Pemerintah Aceh, Jumat (9/1/2026).

Dalam pertemuan itu, Nasir menjelaskan bahwa Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, secara resmi menetapkan perpanjangan masa tanggap darurat mulai 9 hingga 22 Januari 2026. Pemerintah Aceh menyusun langkah strategis melalui program Quick Win untuk 14 hari ke depan serta program lanjutan selama 30 hari berikutnya guna mempercepat pemulihan wilayah terdampak.

BACA JUGA: Pemerintah Aceh Perpanjang Status Tanggap Darurat Banjir dan Longsor

Fokus Pemulihan Enam Klaster Utama

Pemerintah Aceh memusatkan upaya pemulihan pascabencana pada enam klaster utama, yakni pencarian dan pertolongan, logistik, pengungsian dan perlindungan, kesehatan, pendidikan, serta pemulihan wilayah. Enam klaster ini menjadi acuan agar pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak berjalan terarah, terukur, dan menyeluruh.

Pada klaster logistik, pemerintah melakukan terobosan distribusi bantuan ke wilayah pedalaman yang terisolasi. Selain memanfaatkan pengiriman bantuan melalui udara (air drop), Pemerintah Aceh menggandeng komunitas relawan motor trail dan offroad untuk menjangkau daerah yang sulit dilalui kendaraan biasa.

Sementara itu, pada klaster pengungsian, pemerintah mengalihkan fokus ke penyediaan hunian jangka panjang. Pemerintah Pusat berkomitmen membangun Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) bagi warga terdampak.

BACA JUGA: Pemerintah Aceh Mulai Susun R3P Bencana Banjir dan Longsor

Nasir menegaskan bahwa Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten terus mengawal proses pembangunan agar berjalan maksimal dan tepat waktu.

Bacaan Lainnya

Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas

Di sektor kesehatan, Pemerintah Aceh berhasil mengaktifkan kembali sebagian besar rumah sakit dan puskesmas di wilayah terdampak. Pemerintah juga memperkuat layanan kesehatan dengan dukungan tenaga medis dan dokter dari berbagai daerah di Indonesia.

Sementara itu, sektor pendidikan mendapat perhatian serius mengingat besarnya kerusakan fasilitas sekolah akibat bencana. Pemerintah Aceh melakukan pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan dasar siswa, seperti seragam, buku sekolah, serta penyediaan mobel guna menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar.

BACA JUGA: Pemerintah Aceh Terjunkan 3 Ribu Relawan ASN Tangani Dampak Bencana Hidrometeorologi

“Kami juga telah mengerahkan 4.000 ASN ke Aceh Tamiang khusus untuk membersihkan sekolah-sekolah dan dayah agar proses belajar mengajar dapat segera berjalan optimal,” tambah Nasir.

Penyusunan R3P dan Normalisasi Sungai

Guna memastikan pemulihan berjalan sistematis dan berkelanjutan, Pemerintah Aceh memprioritaskan penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dokumen ini menjadi pedoman utama pembangunan kembali infrastruktur serta pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat di kabupaten/kota terdampak banjir dan longsor.

Nasir menegaskan bahwa percepatan penyusunan R3P merupakan instruksi langsung untuk meminimalisasi risiko bencana serupa di masa mendatang. Pemerintah Aceh memfokuskan rencana besar ini pada normalisasi sungai dan pembersihan lingkungan pascabencana.

BACA JUGA: Pemerintah Aceh Kirim Relawan ASN Tahap Dua Fokus Bersihkan Sekolah di Aceh Tamiang

“Penyusunan R3P ini sangat krusial. Kita tidak hanya sekadar memperbaiki kerusakan, tetapi fokus pada normalisasi sungai di seluruh Aceh untuk mengembalikan kapasitas tampung air dan mengurangi risiko banjir luapan yang sering terjadi,” paparnya.

Ketua Forum Solidaritas Aceh, Delsi Roni, menyatakan kesiapan pihaknya untuk memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Aceh. Pihaknya melibatkan berbagai unsur, mulai dari NGO, akademisi, hingga lembaga pemerhati perempuan.

“Kami ingin memastikan ada kolaborasi yang kuat dalam aspek-aspek yang bisa kami bantu, guna mempercepat pemulihan masyarakat pascabencana,” tutup Delsi Roni. (KSC)

REPORTER: Adli Safwan

Pos terkait