Pemred Banjarhits Divonis 3 Bulan Penjara Terkait UU ITE, Kematian Kebebasan Pers

Pemred Banjarhits Divonis 3 Bulan Penjara Terkait UU ITE, Kematian Kebebasan Pers
Sidang kasus UU ITE dengan terdakwa Diananta Putra Sumedi Pemimpin Redaksi Banjarhits di Pengadilan Negeri Kotabaru, Banjarmasin, Senin, 27 Juli 2020. Dinanta dituntut 6 bulan penjara oleh Jaksa Kejaksaan Negeri Kotabaru, sebab menulis berita tentang sengketa tanah di Kalimantan, berjudul Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel. Berita ini diunggah melalui laman banjarhits.id, pada 9 November 2019. (Istimewa)
Pemred Banjarhits Divonis 3 Bulan Penjara Terkait UU ITE, Kematian Kebebasan Pers
Sidang kasus UU ITE dengan terdakwa Diananta Putra Sumedi Pemimpin Redaksi Banjarhits di Pengadilan Negeri Kotabaru, Banjarmasin, Senin, 27 Juli 2020. Dinanta dituntut 6 bulan penjara oleh Jaksa Kejaksaan Negeri Kotabaru, sebab menulis berita tentang sengketa tanah di Kalimantan, berjudul Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel. Berita ini diunggah melalui laman banjarhits.id, pada 9 November 2019. (Istimewa)

JAKARTA | kliksumut.com – Kembali lagi Pemimpin Redaksi Banjarhits, Diananta Putra Sumedi divonis bersalah oleh hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, Banjarmasin dalam sidang yang digelar Senin, 10 Agustus 2020. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 3 bulan 15 hari oleh hakim. Ia menilai vonis ini adalah kematian bagi kemerdekaan pers.

“Saya tentu sangat kecewa dengan vonis hakim. Ini adalah lonceng kematian bagi kemerdekaan pers,” sebut Diananta seusai sidang, seperti dikutip dalam video yang diunggah di akun Facebook Koalisi untuk Masyarakat Adat dan Kebebasan Pers, Senin, 10 Agustus 2020 dikutip dari tempo.co.

Baca juga : Ketua Forwara : Pemerintah Mohon Perhatikan Jurnalis Dimasa Covid-19, Media Propaganda Bubarkan

Maka akibatnya Diananta didakwa melanggar UUD ITE karena menulis berita tentang sengketa tanah di Kalimantan, berjudul Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel. Berita ini diunggah melalui laman banjarhits.id, pada 9 November 2019.

Sehingga berita itu kemudian dipermasalahkan oleh salah satu narasumber Diananta, yaitu Sukirman dari Majelis Umat Kepercayaan Kaharingan Indonesia. Sukirman menilai berita itu menimbulkan kebencian karena dianggap bermuatan sentimen kesukuan. Protes Sukirman telah dimediasi di Dewan Pers. Dewan Pers mewajibkan Banjarhits memuat hak jawab dan meminta maaf. Berita juga sudah dicabut.

Akn tetapi, penyidik Polda Kalimantan Selatan tetap meneruskan penyidikan kasus ini, hingga kini prosesnya telah mencapai persidangan.

Alhasil Jaksa menganggap Diananta melanggar Pasal 28 UU ITE. Pasal itu berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Baca juga : Pimred dan Wartawan Halal Bi Halal di Kediaman Tokoh Pers Sumut

Bacaan Lainnya

Sehingga Jaksa menuntut Diananta dengan hukuman 6 tahun penjara. Hakim menjatuhkan hukuman lebih ringan selama 3 bulan 15 hari.

Namun, Diananta tetap keberatan dengan putusan hakim. Menurutnya, berita yang dipersoalkan dalam sidang ialah produk jurnalistik. Diananta memiliki waktu 7 hari untuk memutuskan naik banding atau tidak.

“Kemungkinan nanti saya akan banding atau menerima putusan ini, nanti akan saya kabarkan kepada teman-teman media. Intinya saya keberatan dengan vonis bersalah ini. Sengketa saya sudah selesai di Dewan Pers. Bahwa saya melanggar kode etik jurnalistik iya, tapi itu produk jurnalistik. Jadi, prosesnya ya di dewan pers,” jelasnya.

Untuk itu, Diananta tidak ingin hal yang menimpa dirinya menjadi preseden buruk bagi kalangan jurnalis ke depannya.

“Saya berharap tidak ada lagi upaya-upaya kriminalisasi pers ke depannya karena pers ini pilar demokrasi,” ukapnya. (red)

Pos terkait