KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menegaskan bahwa isu penahanan bantuan bencana dari luar daerah tidak benar. Pemprov Sumut bahkan memastikan siap membantu dan memfasilitasi proses pengiriman bantuan tersebut ke daerah terdampak, termasuk menanggung biaya pengiriman, meski terjadi kesalahan teknis dalam proses distribusi.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut, Tuahta Saragih, menyampaikan bahwa Pemprov Sumut berkomitmen penuh dalam mitigasi dan penanganan bencana, termasuk menerima serta menyalurkan bantuan dari berbagai daerah melalui posko darurat bencana.
Hal tersebut disampaikan Tuahta dalam pertemuan bersama Relawan Gimbal Alas Malang, Jawa Timur, PT Pelni, serta pihak terkait lainnya di Gedung Serbaguna (GSG) Pemprov Sumut, Senin (29/12/2025).
Tuahta menjelaskan bahwa bantuan yang masuk ke Sumut dan ditujukan untuk Provinsi Aceh, khususnya Aceh Tamiang, akan segera didistribusikan oleh BPBD Sumut.
“Untuk proses pengirimannya, kami dari Pemprov Sumut siap mengirim bantuan ini ke Aceh Tamiang. Termasuk membayar biaya kontainer (peti kemas) yang sebelumnya dibebankan oleh PT Pelni kepada Relawan Gimbal Alas Jawa Timur,” ujar Tuahta.
BACA JUGA: Pemprov Sumut Ringankan Biaya Pendidikan Anak Korban Banjir dan Longsor
Ia mengungkapkan, sebelumnya terdapat pengiriman bantuan sebanyak 10 kontainer atas nama BPBD Jawa Timur untuk korban bencana di Sumatera Utara. Dalam momentum yang sama, terdapat dua kontainer tambahan milik Relawan Gimbal Alas Malang yang juga dikirim melalui PT Pelni.
Namun, saat tiba di Medan, seluruh bantuan tersebut dibongkar di GSG Pemprov Sumut. Pemprov Sumut saat itu mendapat konfirmasi dari BPBD Jatim bahwa pengiriman bantuan yang tercatat adalah untuk korban bencana di Sumatera Utara.
“Intinya kami mendapat konfirmasi dari BPBD Jatim bahwa bantuan yang dikirim sebanyak 10 kontainer untuk korban bencana Sumatera Utara. Kami tidak mengetahui ada dua kontainer milik Relawan Gimbal Alas yang turut dibongkar di sini. Namun untuk biaya pengirimannya, Pemprov Sumut siap menanggung,” jelasnya.
Tuahta menegaskan bahwa persoalan ini murni kesalahpahaman teknis, bukan penahanan bantuan. Pemprov Sumut tetap bertanggung jawab membantu pengiriman bantuan ke Provinsi Aceh, meskipun sejak awal tidak mengetahui bahwa dua dari total 12 kontainer tersebut ditujukan untuk Aceh.
Ia juga menambahkan bahwa Provinsi Aceh merupakan salah satu wilayah yang terdampak banjir, banjir bandang, dan longsor, sehingga membutuhkan dukungan logistik berkelanjutan. Saat ini BPBD Sumut masih terus menerima dan mendistribusikan bantuan dari berbagai daerah karena dampak bencana yang cukup berat dan berkepanjangan.
BACA JUGA: Pemprov Sumut Hibur Relawan dan Masyarakat Tapsel dengan Nonton Bareng Film Agak Laen
Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Mapel Indonesia, yang mendampingi Relawan Gimbal Alas, berharap agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
Ia menekankan bahwa bantuan tersebut berasal dari masyarakat dan harus disalurkan secara cepat, tepat, dan transparan agar dapat segera dirasakan oleh para korban bencana.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Operasional PT Pelni Wilayah Medan Suharto, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Basarin Tanjung, para relawan Gimbal Alas, serta pihak-pihak terkait lainnya. (KSC)
