MEDAN | kliksumut.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus mendorong percepatan penyesuaian pengelolaan hutan dengan peraturan yang baru. Sehingga tidak terjadi kesalahan pengelolaan dan hutan di Sumut terjaga kelestariannya.
Demikian disampaikan Pejabat (Pj) Sekretariat Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Afifi Lubis usai membuka secara resmi Rapat Sinkronisasi Pengelolaan Hutan Sumut di Madani Hotel Medan, Jalan Sisingamangaraja, Selasa (28/9).
Kehutanan salah satu sektor yang disesuaikan usai terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) Nomor 11 Tahun 2020. Kemudian diikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23/2021 tentang perencanaan kehutanan, perubahan peruntukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan.
BACA JUGA: Pemprov dan DPRD Sumut Setujui Perubahan APBD TA 2021
Ada juga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PerMenLHK) Nomor 8 tahun 2021 tentang tata hutan dan penyesuaian rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi. Kemudian PerMenLHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang perhutanan sosial.
“Penyesuaian ini harus secepatnya kita lakukan karena banyak perubahan pengelolaan hutan setelah terbitnya UU Cipta Kerja. Mudah-mudahan dengan cepatnya penyesuaian ini masalah-masalah yang timbul dalam pengelolaan hutan di Sumut bisa terselesaikan,” kata Afifi Lubis.
