KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Pemerintah berencana merevisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 sebagai langkah strategis untuk memperbaiki harga batubara yang sempat tertekan akibat kondisi oversupply di pasar global. Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga komoditas sekaligus memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, pengelolaan batubara harus mempertimbangkan masa depan dan tidak semata-mata fokus pada produksi jangka pendek.
“Produksi batubara akan kita turunkan supaya harga bagus, dan tambang ini kita harus wariskan kepada anak cucu kita. Bangsa ini harus berjalan terus, lingkungan harus dijaga, dan aspek keadilan juga harus kita pertahankan,” ujar Bahlil dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Kementerian ESDM 2025 di Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Menurut Bahlil, dominasi Indonesia dalam pasokan batubara global memengaruhi ketidakseimbangan pasar. Dari 1,3 miliar ton perdagangan batubara dunia, Indonesia menyumbang 514 juta ton atau sekitar 43%, sehingga harga dunia tertekan akibat pasokan yang berlebihan.
Untuk menyeimbangkan pasar, pemerintah akan menata ulang kuota produksi melalui revisi RKAB. Salah satu langkah konkrit adalah memangkas target produksi batubara nasional.
“Realisasi produksi batubara nasional yang mencapai 790 juta ton pada tahun 2025 akan kita pangkas menjadi sekitar 600 juta ton,” jelas Bahlil.
Sebagian batubara nasional, yakni 32% atau 254 juta ton, dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO), sementara sisanya 514 juta ton untuk ekspor. Saat ini, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) tengah menghitung kuota produksi untuk masing-masing perusahaan tambang agar sesuai dengan kebijakan baru.
BACA JUGA: Astra Serahkan 35 Unit Ambulans untuk Mendukung Layanan Kesehatan Masyarakat di Indonesia
Langkah Serupa untuk Komoditas Lain
Selain batubara, pemerintah mengisyaratkan penyesuaian produksi juga akan dilakukan pada komoditas mineral strategis lain, seperti nikel, guna mendukung pengembangan ekosistem hilirisasi yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Langkah revisi RKAB 2026 ini diharapkan tidak hanya menstabilkan harga batubara global, tetapi juga menjaga cadangan energi nasional, sekaligus memastikan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. (KSC)
TIM REDAKSI
