KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat berbagai instrumen pembiayaan produktif guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu langkah strategis yang kini menjadi fokus utama adalah penguatan industri penjaminan sebagai fondasi perluasan akses pembiayaan sekaligus penjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
Langkah tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Ferry Irawan dalam acara Indonesia Guarantee Summit 2026 di Jakarta, Kamis (21/5/2026), mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Dalam keynote speech-nya, Ferry menegaskan bahwa industri penjaminan memiliki peran vital dalam memperkuat akses pembiayaan, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Kami memandang industri penjaminan memiliki peran strategis sebagai credit enhancer untuk memperluas akses pembiayaan, instrumen mitigasi risiko, serta jembatan UMKM naik kelas melalui akses pembiayaan formal,” ujar Ferry dikutip Jumat (22/5/2026).
Menurutnya, keberadaan industri penjaminan menjadi salah satu kunci untuk mendorong inklusi keuangan sekaligus memperkuat stabilitas sistem pembiayaan nasional.
Sektor UMKM terus menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dengan kontribusi yang sangat besar. Saat ini, UMKM tercatat menyumbang:
- 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
- Menyerap 97% tenaga kerja nasional
- Mencakup 60% investasi nasional
- Menyumbang 16% ekspor nonmigas
Namun demikian, masih banyak pelaku UMKM yang secara usaha layak (feasible), tetapi belum memenuhi syarat pembiayaan perbankan (bankable). Kondisi ini menjadi tantangan yang perlu dijawab melalui penguatan industri penjaminan.
Pemerintah terus mendorong pembiayaan produktif melalui berbagai program strategis, seperti:
- Kredit Usaha Rakyat (KUR)
- Kredit Program Perumahan (KPP)
- Kredit Investasi Padat Karya (KIPK)
- Kredit Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan)
BACA JUGA: Luncurkan Mobil Ramah Lingkungan di Medan, Pesanan Toyota Veloz Hybrid Tembus 1.000 Unit
Pada tahun 2026, target plafon pembiayaan program tersebut mencapai Rp315,11 triliun. Hingga 30 April 2026, realisasi pembiayaan telah mencapai Rp111,24 triliun.
Rinciannya meliputi:
- KUR: Rp96,18 triliun untuk 1,54 juta debitur
- KPP: Rp14,92 triliun untuk 69.577 debitur
- KIPK: Rp82,93 miliar
- Alsintan: Rp55,92 miliar
Sejak 2007, program penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah melibatkan berbagai perusahaan penjaminan nasional dan daerah. Hingga Desember 2025, total penjaminan KUR mencapai Rp197,4 triliun kepada 4,6 juta debitur.
Program ini juga berhasil memberikan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, yakni mencapai 6,9 juta orang dengan rasio Non Performing Guarantee (NPG) yang tetap terjaga di angka 2,8%.
Pemerintah juga mendukung program pemurnian industri penjaminan yang diinisiasi Otoritas Jasa Keuangan. Program ini bertujuan mengembalikan fokus bisnis penjaminan pada perusahaan penjaminan murni agar industri lebih sehat, kredibel, dan berkelanjutan.
Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi dengan upaya restrukturisasi BUMN guna meningkatkan efisiensi dan kapasitas penjaminan nasional.
Ke depan, pemerintah menekankan pentingnya penguatan tata kelola, manajemen risiko, underwriting, dan permodalan industri penjaminan. Pemanfaatan teknologi digital dan data analytics juga menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan akurasi penilaian risiko.
Integrasi sistem seperti OSS, SLIK, hingga data transaksi digital dinilai akan mempercepat proses penjaminan sekaligus meningkatkan efisiensi industri.
Ferry menegaskan bahwa penguatan industri penjaminan membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, OJK, industri penjaminan, perbankan, lembaga pembiayaan, hingga asosiasi terkait.
“Penguatan industri penjaminan memerlukan kolaborasi yang erat untuk membangun ekosistem pembiayaan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Pemerintah optimistis, dengan penguatan sektor penjaminan dan ekosistem pembiayaan yang solid, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat terus terjaga di masa mendatang. (KSC)
TIM REDAKSI
