“Untuk investasi-investasi besar saya titip agar ditangani sendiri oleh para Bapak/Ibu Gubernur hingga betul-betul bisa direalisasikan di lapangan. Perlu saya sampaikan juga bahwa karena memang tingginya kebutuhan pembiayaan pembangunan ke depan, kemudian juga rasio utang pemerintah terhadap PDB (Produk Domestik Bruto -red) juga terus meningkat, kemudian kapasitas pembiayaan dari BUMN juga ada keterbatasan, sehingga terdapat kesenjangan antara kemampuan pendanaan domestik dan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan nasional,” paparnya.
Maka dari itu, pemerintah pun memperkenalkan lembaga pengelola investasi (LPI) atau sovereign wealth fund (SWF) kepada para gubernur. Ia mengatakan bahwa para gubernur harus tahu bahwa SWF adalah salah satu terobosan dalam rangka pembiayaan nasional.
“Supaya kita semuanya nanti bisa kenal yang namanya barang ini, sehingga nanti dalam pelaksanaan di lapangan apabila nanti menyangkut daerah ini juga saya minta para gubernur juga bisa membantu,” jelasnya. (voaindonesia.com)








