KLIKSUMUT.COM | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya menata ulang pengelolaan Hak Guna Usaha (HGU) bermasalah di wilayahnya sebagai bagian dari implementasi visi dan misi Gubernur Aceh. Langkah ini diawali melalui pelaksanaan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 8 Tahun 2025 tentang penataan HGU, yang menekankan pentingnya transparansi dan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan hukum agraria.
Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menggelar rapat bersama Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Aceh, Arinaldi, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait. Rapat ini membahas tindak lanjut instruksi gubernur di ruang kerja Sekda, Kantor Gubernur Aceh, Jumat (31/10/2025).
Dalam kesempatan itu, Nasir menegaskan, penataan HGU akan difokuskan pada hak guna usaha yang masih aktif namun bermasalah, bukan HGU yang telah habis masa berlakunya.
BACA JUGA: Serap Keluhan Warga Singkil, Gubernur Aceh Mualem Bakal Tuntaskan Masalah HGU
“Kita akan memulai pelaksanaan salah satu visi-misi Gubernur Aceh terkait penataan ulang HGU. Yang kita tata adalah HGU bermasalah, bukan HGU mati,” ujar Nasir.
HGU bermasalah, menurut pemerintah, memiliki beberapa kriteria. Pertama, perusahaan mengelola lahan melebihi izin dan mengklaim area di luar batas HGU. Kedua, perusahaan belum menunaikan kewajiban membangun kebun plasma bagi masyarakat sekitar. Ketiga, lahan HGU ditelantarkan hingga tidak produktif.
“Pemerintah Aceh berkoordinasi dengan Kantor Wilayah BPN Aceh untuk menentukan lokasi, perusahaan, dan mekanisme pengukuran ulang terhadap HGU yang terindikasi bermasalah. Kita sedang mencari payung hukumnya supaya proses penataan betul-betul dapat kita pertanggungjawabkan secara hukum dan administratif,” kata Nasir.
Nasir menyoroti konflik yang muncul akibat perusahaan beroperasi di luar wilayah HGU, yang menimbulkan keluhan masyarakat terkait klaim lahan yang telah ditempati puluhan tahun. Pengukuran ulang HGU menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah ini.
Selain itu, Pemerintah Aceh berencana mengalihkan HGU yang masa izinnya habis menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Lahan ini akan didistribusikan secara adil kepada masyarakat untuk mendukung keberlanjutan ekologis hutan sekaligus produktivitas ekonomi rakyat.
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Cut Huzaimah, menyampaikan, pihaknya akan membentuk tim teknis untuk menindaklanjuti rapat. Tim ini bertugas menentukan calon HGU yang akan diukur ulang serta menyusun database HGU bermasalah berdasarkan tiga indikator.
BACA JUGA: ICJL Kritik Kebijakan Izin Tambang untuk Koperasi dan Ormas: Dinilai Berisiko Rusak Lingkungan
“Kita akan mengajukan kebun-kebun yang perlu penataan ulang. Langkah awalnya adalah pembentukan tim dan penyusunan database HGU bermasalah,” ujar Cut Huzaimah.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Aceh, Arinaldi, memastikan pengukuran ulang HGU aktif akan melibatkan langsung pemegang hak guna untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.
“Nanti akan ada produk hukum dari hasil pengukuran ini. Kita juga akan melihat integritas pemegang HGU, apakah mereka mendukung kebijakan Pemerintah Aceh atau tidak,” ujar Arinaldi.
Data BPN mencatat, sedikitnya 23 HGU di Aceh telah habis masa berlakunya. Lahan-lahan tersebut akan diproses sesuai mekanisme hukum, dan sebagian diusulkan menjadi TORA untuk kepentingan masyarakat.
Selain HGU, Pemerintah Aceh juga berencana menata sektor tambang untuk memastikan seluruh aktivitas pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai peraturan dan memberikan manfaat bagi daerah. (KSC)
REPORTER: Adli Safwan
