KLIKSUMUT.COM | BANDA ACEH ~ Pemerintah Aceh menggelar rapat percepatan penyerahan data kerusakan rumah pascabencana di Kantor Gubernur Aceh, Rabu (7/1/2026). Tujuan percepatan pendataan agar bantuan bagi warga terdampak segera tersalurkan secara tepat dan merata.
Rapat tersebut menghadirkan langsung kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait. Sementara itu, bupati dan wali kota dari daerah terdampak bencana mengikuti rapat secara daring.
BACA JUGA: Koordinasikan Percepatan Usulan R3P, Sekda Aceh Tinjau Langsung ke Gayo Lues
Usulkan Bantuan Kemensos Cair Lebih Awal
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyampaikan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyiapkan bantuan lauk pauk sebesar Rp450 ribu per jiwa bagi warga terdampak yang akan menempati hunian sementara (huntara).
“Pemerintah Aceh mengusulkan agar Kemensos menyalurkan bantuan tersebut sejak sekarang tanpa menunggu warga resmi menempati huntara,” ujarnya.
Menurut Fadhlullah, Kemensos akan sepenuhnya mengacu pada data yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten dan kota. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan bantuan sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga (KK) per bulan bagi warga yang mengungsi ke rumah keluarga dan tidak tinggal di huntara.
BACA JUGA: Pemerintah Aceh Mulai Susun R3P Bencana Banjir dan Longsor
Dana Perabotan Rp3 Juta untuk Seluruh Rumah Terdampak
Fadhlullah menegaskan pentingnya keseragaman surat keputusan (SK) penetapan tingkat kerusakan rumah. Pemerintah Aceh meminta pemerintah kabupaten dan kota mengusulkan seluruh rumah terdampak, baik kategori rusak ringan, sedang, maupun berat, untuk memperoleh dana perabotan sebesar Rp3 juta per unit.
Ia menjelaskan bahwa banjir telah merusak perabotan di seluruh rumah warga terdampak sehingga perabot tersebut tidak dapat digunakan kembali. Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu memberikan bantuan perabotan secara merata.
BACA JUGA: Pemprov Sumut Pastikan Penyusunan R3P Rampung Akhir Januari 2026
Target Data Masuk Sebelum 15 Januari
Untuk mempercepat penyaluran bantuan, Fadhlullah menyampaikan bahwa pemerintah daerah dapat mengusulkan data dalam dua tahap. Ia menargetkan penyerahan data tahap pertama sebelum 15 Januari 2026 agar masyarakat segera menerima bantuan hidup (jadup) dari Kemensos serta dana perabotan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir, mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota agar memastikan keabsahan dan keakuratan data yang diajukan. Pemerintah Aceh akan menetapkan data tersebut ke dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
“Program rehabilitasi dan rekonstruksi akan berjalan sesuai dengan data R3P. Karena itu, ketelitian dan keakuratan data menjadi kunci agar bantuan tepat sasaran,” ujar Nasir. (KSC)
REPORTER: Adli Safwan
