KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat swasembada beras nasional dan menindak tegas setiap upaya impor beras ilegal yang bertentangan dengan kebijakan negara. Pernyataan ini disampaikan menyusul temuan masuknya 250 ton beras ilegal melalui pelabuhan Sabang, Aceh, tanpa izin pemerintah pusat.
“Bapak Presiden Prabowo sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok kita banyak. Ini adalah kehormatan bangsa kalau kita bisa berdaulat pangan. Masih ada 1 bulan 1 minggu lagi menuju Indonesia swasembada, jadi jangan diganggu lagi. Pasti kita usut,” ujar Mentan pada Senin (24/11/2025).
Amran Sulaiman menegaskan, pemerintah akan menghalau semua upaya impor, khususnya yang dilakukan secara ilegal. “Ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton, tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Langsung kami telepon Kapolda, Kabareskrim, dan Pangdam. Berasnya langsung disegel dan tidak boleh keluar,” tegasnya.
BACA JUGA: Menkomdigi Meutya Hafid Dukung Pelarangan Thrifting di Medsos, Siapkan Mekanisme Pengawasan Digital
Pemerintah menilai Indonesia tidak memiliki alasan untuk impor beras, karena stok dalam posisi kuat. Proyeksi produksi beras tahun 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).
Amran Sulaiman juga menyoroti dampak positif kebijakan larangan impor beras terhadap harga beras dunia. “Beras Thailand, Vietnam memang lebih murah, tapi karena Indonesia tidak impor, permintaan dari negara lain tetap ada. Beras kita cukup, bahkan diperkirakan pada akhir tahun akan mencapai produksi tertinggi,” jelasnya.
Langkah tegas pemerintah dilakukan segera setelah menerima informasi adanya beras ilegal. “Kami koordinasi dengan semua pihak, telepon Menteri Perdagangan, beliau tegaskan tidak ada izin. Terima kasih kepada seluruh tim, bergerak cepat dan menyegel beras ilegal. Tidak ada yang boleh keluar dari Sabang,” ungkap Mentan.
BACA JUGA: Sambut Libur Akhir Tahun, Delipark Mall Pukau Pengunjung Kemegahan Pohon Natal dan Sammy Simorangkir
Lebih lanjut, Mentan menambahkan, praktik impor ilegal ini diduga telah direncanakan sebelumnya. “Rapatnya di Jakarta, minta rakor, tapi persetujuan tidak ada. Ternyata risalah menolak, tapi tetap dilakukan,” katanya.
Dengan langkah ini, pemerintah menegaskan komitmen penuh untuk swasembada beras 2025, menjaga kedaulatan pangan, dan mencegah praktik impor ilegal yang merugikan negara. (KSC)
TIM REDAKSI
