KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa penguatan data menjadi fondasi utama dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang berbasis bukti (evidence-based policymaking). Pernyataan ini disampaikan dalam Forum Satu Data Ketenagakerjaan (SDK) 2025 yang digelar Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang), Rabu (17/12/2025) di Jakarta.
Menaker Yassierli menyebut salah satu tantangan terbesar saat ini adalah belum selarasnya data antarinstansi pemerintah, yang berpotensi memengaruhi kualitas kebijakan jika tidak segera dibenahi.
“Bagaimana kita bisa memastikan kebijakan disusun berdasarkan bukti, jika data antarinstansi pemerintah belum sepenuhnya selaras. Setiap instansi memiliki sistem data masing-masing, dan ini menjadi tantangan bersama,” ujar Menaker.
Menurut Menaker, permasalahan ini harus diatasi melalui penguatan tata kelola data, di mana Barenbang memiliki peran strategis sebagai pusat data Kementerian Ketenagakerjaan.
Selain itu, Menaker menekankan bahwa di era keterbukaan informasi, ekspektasi publik terhadap program pemerintah meningkat, sehingga kredibilitas kebijakan sangat bergantung pada kualitas data yang disajikan.
“Kalau data kita bermasalah, maka yang terdampak adalah kredibilitas. Data itu mencerminkan kredibilitas,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menaker juga memaparkan arah transformasi Barenbang menjadi Institute for Labor and Productivity. Institut ini nantinya akan menjalankan empat fungsi utama: Employment Outlook. Tata kelola riset kebijakan strategis. Penguatan statistik ketenagakerjaan. Riset dan inovasi peningkatan produktivitas
Semua fungsi ini menuntut dukungan data ketenagakerjaan yang berkualitas, terintegrasi, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
BACA JUGA: BPJS Ketenagakerjaan Langsa Lakukan Monev dan Perpanjangan PKS dengan Kejaksaan
Sementara itu, Kepala Barenbang, Anwar Sanusi, menegaskan bahwa Forum SDK 2025 merupakan bagian dari implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di bidang ketenagakerjaan.
“Forum SDK menjadi wadah koordinasi dan konsolidasi antar pemangku kepentingan data ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah, sekaligus mendukung agenda reformasi birokrasi dan transformasi digital di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan,” kata Anwar. (KSC)
TIM REDAKSI
