KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Memasuki tahun 2026, penyesuaian fiskal menjadi tantangan besar yang dihadapi hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Sumatera Utara. Di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas, PT Bank Sumut (Perseroda) menegaskan kesiapan dan perannya sebagai bank pembangunan daerah yang mampu menjembatani kebijakan fiskal pemerintah dengan aktivitas ekonomi masyarakat.
Keberadaan Bank Sumut dinilai semakin strategis dalam menjaga likuiditas keuangan daerah, sekaligus memastikan roda perekonomian tetap bergerak di tingkat lokal. Kesinambungan pembangunan daerah, terutama di masa pengetatan anggaran, membutuhkan dukungan lembaga keuangan yang tidak hanya sehat secara bisnis, tetapi juga adaptif terhadap kebutuhan riil masyarakat dan pemerintah daerah.
Komisaris Utama Bank Sumut, Firsal Mutyara, mengatakan dinamika ekonomi nasional dan daerah justru membuka peluang penguatan fungsi intermediasi bank pembangunan daerah. Menurutnya, sinergi antara Bank Sumut dan pemerintah daerah sebagai pemegang saham utama menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan belanja publik, layanan dasar, serta aktivitas ekonomi daerah.
“Penyesuaian fiskal tidak bisa dihindari. Yang terpenting adalah memastikan strategi yang diambil mampu menjaga keberlanjutan pembangunan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Di sinilah Bank Sumut mengambil peran,” ujar Firsal, Senin (19/1/2026).
Di tengah tantangan fiskal sepanjang 2025, kinerja keuangan Bank Sumut tetap terjaga. Direktur Keuangan Bank Sumut, Arieta Aryanti, mengungkapkan perseroan berhasil membukukan laba sebesar Rp755 miliar, dengan total aset mencapai Rp48,6 triliun.
Penyaluran kredit Bank Sumut tercatat sebesar Rp32 triliun, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp38,6 triliun. Kredit tersebut difokuskan pada sektor-sektor produktif yang memiliki dampak langsung terhadap perekonomian daerah, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor perdagangan, serta sektor pendukung layanan publik.
“Di tengah penyesuaian fiskal, kami memastikan pembiayaan tetap mengalir ke sektor-sektor produktif dan dibutuhkan masyarakat, dengan tetap menjaga kualitas kredit,” kata Arieta.
Ia menambahkan, pembiayaan tersebut membantu pelaku usaha mempertahankan keberlangsungan usaha sekaligus mendukung pemerintah daerah dalam menjaga aktivitas ekonomi dan lapangan kerja.
Selain pembiayaan, Bank Sumut juga mengoptimalkan peranannya dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah melalui layanan cash management dan pengelolaan kas yang lebih efisien. Langkah ini membantu pemerintah kabupaten dan kota dalam menjaga likuiditas, mengatur arus kas belanja publik, serta memastikan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dapat berjalan lebih terencana.
Sejalan dengan itu, pengembangan layanan digital terus dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi, membayar pajak dan retribusi daerah, serta mengakses layanan perbankan tanpa harus datang langsung ke kantor cabang.
Di sisi tata kelola, Direktur Kepatuhan Bank Sumut, Eksir, menegaskan bahwa pengelolaan dana masyarakat dan keuangan daerah harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi yang berlaku.
“Penguatan manajemen risiko dan kepatuhan kami lakukan untuk memastikan dana masyarakat dan pemerintah daerah dikelola secara aman. Tata kelola yang kuat adalah bentuk perlindungan bagi publik,” ujarnya.
BACA JUGA: Harga Emas Antam Tetap Tinggi, Tembus Rp2,86 Miliar per Kg
Eksir juga menambahkan bahwa pengisian jabatan direksi dan komisaris dilakukan sesuai ketentuan dengan mengedepankan profesionalisme dan akuntabilitas, sehingga setiap keputusan strategis Bank Sumut dapat dipertanggungjawabkan secara institusional.
Dengan strategi tersebut, Bank Sumut optimistis dapat terus menjadi pilar keuangan daerah yang berperan aktif dalam menjaga stabilitas fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara memasuki 2026. (KSC)
TIM REDAKSI
