“Ini yang menjadi perhatian kita, Pemohon eksekusi sudah meninggal dan satu lagi juga dinyatakan DPO atas kasus pemalsuan surat. Kita minta aparat Kepolisian jeli. Maka itu kita menduga adanya permainan mafia perkara,” katanya lagi.
Yang paling mencengangkan kata Nicodemus, pemohon eksekusi dalam kasus ini tidak memiliki alas hak bukti kepemilikan seperti yang dimiliki saudara Halim Tjipta Sanjaya .”Selain pemohon tidak memiliki alas hak bukti, amar putusan juga tidak sesuai objek eksekusi,” tegasnya.
BACA JUGA: LBH ASRI Perkara Ditangani JPU Kejaksaan Negeri Labusel Terlihat Kejanggalan
Sementara itu Dedek Sumarna menyesalkan oknum pengadilan dan Polrestabes diduga memperkeruh suasana penegakan hukum dan menghimbau agar eksekusi yang akan dilaksanakan 24 Agustus 2024 segera dibatalkan dan mengusut dugaan keterlibatan oknum tersebut. “Kita minta usut, demi penegakan hukum,” katanya.
Nicodemus dan Sedekah Sumarna berjanji akan mengerahkan massa yang lebih besar lagi jika juru sita PN Medan tetap melaksanakan eksekusi.
Menyahuti itu,Humas PN Medan Soniadi menyambut baik aspirasi massa itu.Namun dia berharap massa menyerahkan laporan atau bukti tertulis agar bisa disampaikan kepada Ketua PN Medan,” ujar juru bicara PN Medan tersebut.
Akhirnya massa menyerahkan satu bundel bukti tentang sengketa tanah di Jalan Kuda kepada Humas PN Medan. (Red)
