MEDAN | kliksumut.com – Kasus dugaan korupsi modus kredit macet dengan terdakwa Mujianto alias Anam, Direktur PT Agung Cemara Realty (ACR) menarik perhatian banyak kalangan dan menggelisahkan. Ada kejanggalan dalam proses hukum dalam penanganan terdakwa Mujianto maupun 4 orang tersangka dari Bank Tabungan Negara (BTN) yang diduga telah merugikan negara sekitar Rp.39 miliar tersebut.
Managing Partners Kantor Hukum KARA & Rekan, Rion Arios, S.H., M.H., mengatakan bahwa demi keadilan, sudah seharusnya adanya kesetaraan dan kepastian hukum. Namun bukan menyamakan hak tersangka dari BTN dengan terdakwa Mujianto. Sebaiknya proses hukum juga dilakukan dengan konsisten dan terukur, caranya mengembalikan terdakwa maupun para tersangka ke rumah tahanan sembari menanti jadwal persidangan.
BACA JUGA: Kejati Sumut Tahan Direktur PT ACR Terkait Dugaan Korupsi Kredit Macet di Bank BTN
Hal tersebut Rion kepada wartawan, Senin, 22/8/2022 dalam menyikapi tidak ditahannya para tersangka lain yang diduga terlibat. Kepala Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan Kota Medan itu juga meminta kepada para penegak hukum untuk melaksanakan proses hukum yang melibatkan terdakwa Mujianto alias Anam, dilakukan dengan baik dan tidak melindungi pihak-pihak yang sebenarnya merupakan orang yang paling bertanggungjawab.
Dugaan tindak pidana korupsi dengan modus kredit macet, tentu saja tidak bisa hanya dilakukan oleh terdakwa Mujianto sebagai Direktur PT Agung Cemara Realty (ACR), dipastikan ada kerjasama dengan para terduga lainnya dari pihak Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai pihak yang mengabulkan kredit senilai Rp 39,5 miliar.
“Terlepas Mujianto yang terkenal itu sudah dilepas hakim PN. Medan dengan alasan penangguhan hanya dengan setor Rp 500 juta sebagai jaminan, namun sudah selayaknya 4 orang dari BPN yang juga tersangka segera ditahan dan disidangkan, agar modus kredit macet yang merugikan negara itu bisa terungkap dengan jelas,” jelas Rion.
