MEDAN | kliksumut.com – Belasan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) memakai seragam dan pakaian sipil diduga melepas paksa tiga orang terduga mafia tambang emas ilegal di Rutan Mako Polres Mandailing Natal yang sebelumnya diamankan/ditangkap oleh Ditreskrimsus Polda Sumut pada Selasa, 29 November 2022.
“Sebagaimana dikutip dari pemberitaan media online pada Rabu, 30 November 2022 lalu, diketahui 3 (tiga) orang terduga mafia tambang emas ilegal berhasil ditangkap oleh Ditreskrimsus Polda Sumut pada hari Selasa, 29 November 2022 dan ketiga terduga mafia tambang ilegal ini diamankan sementara di Polres Madina, kemudian pada selasa malam datang sejumlah orang yang diduga oknum TNI AD untuk melepaskan terduga mafia tambang tersebut namun gagal. Keesokan harinya oknum tersebut kembali datang dan akhrinya berhasil melepas paksa terduga mafia tambang,” jelas Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Irvan Saputra, SH., MH bersama Kepala Devisi SDM LBH Medan, M. Alinafiah Matondang, SH, M.Hum dan Bagus Satrio, SH dalam keterangannya kepada sejumlah media di Kantor LBH Medan.
BACA JUGA: WALHI Sumut Paparkan Kejahatan Korporasi-Negara Terhadap Lingkungan Hidup
Jelas Irvan bahwa LBH Medan sangat menyayangkan tindakan dugaan belasan oknum TNI AD tersebut, seharusnya sebagai penegak kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI tidak semestinya hal-hal tersebut terjadi. Oleh karena itu LBH Medan meminta secara tegas kepada Panglima Kodam (Pangdam) I/BB untuk mengungkap secara transparan dan menindak belasan oknum TNI yang diduga melakukan pelepasan paksa terduga mafia tambang. Hal ini guna menghindari perspektif negatif masyarakat terhadap TNI AD.
“Tidak hanya Pangdam, Kapolda Sumut juga harus mengungkap dan menindak tegas anggotanya jika diduga terlibat dalam pelepasan paksa terduga mafia tambang, seraya memeriksa Kapolres Madina. Karena berdasarkan pemberitaan media online lokal dengan gampangnya Kapolres Madina mengatakan “tanyakan saja insiden itu ke penyidik krimsus polda sumut” padahal segala hal yang terjadi di Polres Madina merupakan tanggung jawab Kapolres sebagai pimpinan tertinggi dan polda sumut juga harus menindak tegas mafia tambang yang masih beroperasi di Mandailing Natal,” ungkap Irvan lagi.
Namun, LBH Medan menduga bahwasanya praktik-praktik tambang illegal di Kabupaten Mandailing Natal hingga saat ini sangat sulit dan/atau tidak dapat diselesaikan, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya tambang illegal yang masih beroperasi di Kabupaten Mandailing Natal secara bebas dan berkala. Bahwa tindakan penjemputan paksa para terduga mafia tambang emas illegal di Rutan Polres Madina tersebut diduga telah melanggar Ketentuan Pasal 221 KUHPidana karena dengan sengaja menolong orang yang diduga melakukan kejahatan untuk melarikan diri dari proses penyelidikan/peyidikan polda Sumut.
