“Tindakan oknum TNI AD tersebut juga dinilai telah menyimpang dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan fungsi serta tugas pokoknya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Pasal 1 Ayat (2) Jo. Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer,” beber Irvan.
Maka atas hal-hal tersebut, LBH Medan mengecam tindakan dugaan belasan oknum TNI AD yang diduga melakukan pelepasan paksa para terduga mafia tambang emas illegal di Rutan Polres Madina dan meminta, pertama. Panglima Kodam I/BB dan Kapolda Sumut untuk mengukap secara transparan kepada publik dan menindak tegas Oknum TNI-AD yang terlibat pelepasan paksa tersebut.
BACA JUGA: LBH Medan: Carut Marut di Tubuh Polri, Reformasi Polri Harga Mati
Selanjutnya kedua. Kapolda Sumut menindak tegas dan tuntas praktik-praktik mafia tambang illegal di Mandailing Natal dan ketiga Ditreskrimsus Polda Sumut melanjutkan proses hukum terhadap 3 orang mafia tambang ilegal tersebut. (Wl)
