KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil mengecam keras pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang menyebutkan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Mereka menilai pernyataan tersebut menyimpang dari konstitusi dan berpotensi membuka ruang militerisme dalam ranah sipil.
“Pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bahwa TNI akan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat lalu Polri akan melakukan penegakan hukum merupakan sesuatu yang tidak tepat dan keliru,” tegas Koalisi dalam siaran pers yang dirilis pada Senin (1/9/2025). “Secara konstitusional, militer semestinya menjalankan fungsi pertahanan, bukan keamanan dalam negeri.”
Koalisi yang terdiri dari Imparsial, PBHI, HRWG, CENTRA Initiative, Raksha Institute, De Jure, dan Walhi itu menyatakan, tugas TNI telah diatur secara jelas dalam Pasal 30 UUD 1945: mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara. Sementara itu, tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sepenuhnya berada di tangan Kepolisian.
Koalisi mengingatkan bahwa pelibatan TNI dalam keamanan dalam negeri bukan hanya keliru, tapi juga bertentangan dengan semangat reformasi sektor keamanan yang telah diperjuangkan sejak era reformasi.
“Penugasan TNI untuk mengurusi keamanan dalam negeri seperti yang disampaikan Menhan justru membuka jalan bagi pelanggaran terhadap prinsip supremasi sipil dan rule of law,” lanjut pernyataan tersebut.
Lebih jauh, Koalisi mengkritik keras arah kebijakan negara yang dinilai semakin menjauh dari amanat rakyat dan nilai-nilai demokrasi. Mereka menuding pemerintah gagal memahami penderitaan masyarakat dan abai terhadap keadilan sosial.
“Kami menolak secara tegas segala bentuk upaya negara untuk menerapkan status darurat atau memperluas peran militer dalam kehidupan sipil. Ini bertentangan dengan konstitusi dan mengancam kebebasan sipil,” tegas Koalisi.
BACA JUGA: Keamanan Kian Rawan: Gedung DPRD Blitar Dibakar Massa
Dalam pernyataannya, Koalisi juga mengingatkan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak memanfaatkan situasi nasional saat ini sebagai dalih memperluas peran militer.
“Presiden seharusnya mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, bukan malah memperkuat militerisasi yang bisa memberangus demokrasi,” tambah mereka.
Pernyataan kontroversial Menhan Sjafrie sebelumnya disampaikan usai sidang kabinet yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Minggu (31/8/2025). Dalam konferensi pers tersebut, Sjafrie menyatakan bahwa TNI akan dilibatkan untuk menjaga keamanan wilayah nasional serta melakukan pengamanan dan penertiban terhadap sumber daya alam (SDA).
“Panglima TNI akan dibantu oleh para Kepala Staf Angkatan, baik Darat, Laut, maupun Udara, untuk terus memelihara keamanan nasional serta mengamankan pemanfaatan SDA agar sesuai dengan ketentuan hukum,” ujar Sjafrie.
Merespons polemik yang berkembang, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan status darurat militer. Ia menyebut isu tersebut sebagai “salah besar”.
“TNI taat pada konstitusi. Soliditas kami bersama Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI tetap dalam koridor hukum. Kalau ada anggapan soal darurat militer, itu jelas sangat keliru dan tidak berdasar,” ujar Tandyo usai rapat bersama Komisi I DPR RI di Senayan, Senin (1/9/2025).
Namun demikian, pernyataan dari Tandyo tidak serta merta meredam kekhawatiran publik. Koalisi masyarakat sipil menilai, sinyal-sinyal perluasan peran militer dalam ranah sipil tetap harus diwaspadai dan dikritisi secara terbuka.
BACA JUGA: Makassar Mencekam Pasca Kerusuhan, 2.112 Personel TNI Disiagakan Amankan Kota
Polemik ini menambah daftar panjang kekhawatiran atas mundurnya kualitas demokrasi dan supremasi sipil di Indonesia. Banyak pihak mendesak agar pemerintah konsisten menjalankan amanat reformasi dan tidak membawa negara kembali ke praktik otoritarianisme yang mengekang kebebasan warga negara.
“Negara seharusnya fokus membenahi diri dari korupsi, nepotisme, dan kebijakan elitis, bukan justru memperkuat dominasi militer dalam kehidupan sipil,” tutup Koalisi. (KSC)








