KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Ketua Komisi II DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa persoalan terbesar dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah saat ini adalah semakin lemahnya kapasitas fiskal di sebagian besar wilayah Indonesia. Kondisi tersebut membuat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat terus meningkat dan menghambat kemandirian pembangunan.
Pernyataan itu disampaikan Rifqi dalam kegiatan Laboratorium Gerakan (LAGA) Perubahan Partai NasDem di Akademi Bela Negara (ABN), Jakarta, Jumat (28/11/2025), yang diikuti kader dan pengurus Fraksi NasDem dari Papua dan wilayah timur Indonesia lainnya.
Dalam paparannya, Rifqi membeberkan bahwa hanya sekitar empat persen kabupaten di Indonesia yang memiliki kapasitas fiskal sehat, sementara sisanya sangat bergantung pada APBN.
“Kapasitas fiskal daerah kita sangat lemah. Hanya sekitar empat persen kabupaten yang tergolong sehat, selebihnya bergantung penuh pada APBN,” ujar Rifqi.
Ia menilai ketergantungan ini terjadi karena kewenangan daerah dalam mengelola sumber daya strategis semakin terbatas, sementara kemampuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) cenderung stagnan.
Rifqi memperingatkan bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun berat bagi daerah. Potensi penurunan TKD diprediksi membuat APBD kian tertekan, sementara sebagian besar Pemda belum fokus menguatkan pendapatan.
BACA JUGA: Bantu Perekonomian Nelayan Silo Baru, Wakil Bupati Asahan Tabur Benih Kerang Dara
Ia menekankan bahwa banyak daerah lebih sibuk mengejar realisasi belanja ketimbang membenahi struktur pendapatan.
“Jarak antara pendapatan dan belanja daerah makin lebar. Ini tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.
Sebagai solusi, Rifqi mendorong penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Saat ini, sekitar 70% BUMD berada dalam kondisi tidak sehat, sehingga belum mampu berperan sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
“BUMD harus disiapkan dengan serius agar menjadi instrumen peningkatan fiskal daerah, bukan sekadar formalitas,” kata Rifqi.
Ia meminta kader NasDem menjadi pelopor reformasi BUMD agar daerah memiliki daya ungkit fiskal yang lebih kuat.
Komisi II DPR mencatat terdapat 376 usulan daerah otonomi baru (DOB). Namun Rifqi mengingatkan, pemekaran tidak boleh dilakukan tanpa pertimbangan matang.
Lebih dari separuh DOB yang telah terbentuk diketahui berkinerja rendah akibat minimnya kapasitas fiskal dan kesiapan regulasi.
“Tanpa perencanaan yang matang dan hitungan fiskal yang kuat, pemekaran hanya akan menambah masalah,” ujarnya.
BACA JUGA: Bobby Nasution Ajak Mahasiswa Kolaborasi Bangun Sumut, Bahas SDM hingga Perekonomian
Dalam forum tersebut, Rifqi menyoroti persoalan fiskal di Papua, termasuk formulasi Dana Bagi Hasil (DBH) Otsus yang dinilai tidak mencerminkan keadilan. Beberapa provinsi baru di Papua bahkan memiliki APBD yang belum mencapai Rp3 triliun.
Ia mendorong kader NasDem dari kawasan timur Indonesia untuk menjadi garda depan memperjuangkan perbaikan fiskal di daerahnya masing-masing.
Rifqi menutup presentasinya dengan menekankan pentingnya komunikasi politik yang sehat antara pusat dan daerah, serta menjaga integritas ASN dan partai politik, termasuk dalam penyelesaian isu PKKK paruh waktu yang sedang ditangani Komisi II DPR.
“Sebagai politisi, kita wajib menjaga martabat dan integritas partai. Tugas kita adalah memperbaiki sistem, bukan menambah masalah,” pungkasnya. (KSC)
TIM REDAKSI
