KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Ketua Komisi I DPRD Medan, Reza Pahlevi Lubis, S.Kom, dengan tegas meminta Inspektorat Pemko Medan segera memeriksa Lurah Titi Papan, Irwan dan Camat Medan Deli, Indra Utama, terkait dugaan kecurangan dalam pengangkatan Kepling 14, yang diketahui telah ditolak masyarakat.
Hal ini disampaikan Reza saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi I DPRD Medan, Senin (22/9/2025), yang membahas penolakan terhadap Kepling 13 dan 14 di Kelurahan Titi Papan.
“Kepada Inspektorat, tolong periksa Camat dan Lurah. Sudah terbukti terjadi pungutan liar (pungli), tidak ada verifikasi surat dukungan pencalonan Kepling, bahkan masyarakat menolak, tapi tetap diangkat. Ada apa ini?” tegas Reza dari Fraksi Partai Golkar.
Reza mengungkapkan bahwa Pranoto, Kepling 14 yang kini menjabat, bukan hanya ditolak masyarakat, tetapi juga diduga kuat terlibat praktik pungli.
Dalam RDP tersebut, salah satu warga mengaku dimintai uang sebesar Rp 4,5 juta untuk mengurus Surat Keterangan Tanah (SKT) berukuran 9×11 meter, serta pungutan lain sebesar Rp 2,5 juta terkait SKT milik tetangganya.
Ironisnya, meskipun sudah ada bukti dan penolakan, Camat Medan Deli justru tetap menerbitkan Surat Keputusan (SK) baru untuk Kepling 14. Reza pun mempertanyakan keberpihakan lurah dan camat dalam kasus ini.
“Kenapa Kepling bermasalah ini justru dibela oleh Lurah dan Camat? Jangan sampai masyarakat berasumsi ada permainan di balik semua ini,” tandas Reza.
Penolakan terhadap Kepling 14 bahkan telah berlangsung hampir empat bulan, termasuk dalam bentuk demonstrasi warga. Namun, hingga kini belum ada tindakan tegas dari Pemko Medan.
“Kalau persoalan ini terus dibiarkan, bagaimana mungkin program Walikota Medan bisa dijalankan dengan baik di tengah ketidakpercayaan masyarakat?” cetus Reza.
Menanggapi desakan tersebut, Kepala Inspektorat Pemko Medan, Erfin F, menyatakan pihaknya serius menindaklanjuti persoalan ini sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan.
BACA JUGA: GRANAT Dorong Tes Urine Wajib bagi ASN Medan, Termasuk Lurah dan Kepling
“Kami pastikan bekerja sesuai kriteria. Publik menanti hasil kerja kami, dan ini menjadi perhatian serius kami,” jelas Erfin.
RDP kali ini menjadi yang ketiga kalinya digelar khusus membahas Kepling 13 dan 14, dan dihadiri oleh perwakilan dari Inspektorat, Kabag Tapem, bagian hukum, lurah, kecamatan, serta puluhan warga Titi Papan yang masih menuntut keadilan. (KSC)
