KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Konflik agraria di wilayah Medan Deli kembali memanas. Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Utara (Badko HMI Sumut) angkat bicara soal sengketa lahan seluas 17 hektar di kawasan Jalan Alumunium, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan.
Organisasi mahasiswa ini menyatakan siap mengawal proses penyelesaian konflik dan mengecam keras dugaan keterlibatan oknum aparat pemerintahan tingkat kecamatan hingga kepala lingkungan (kepling) dalam persekongkolan dengan mafia tanah.
BACA JUGA: Badko HMI Sumatera Utara: Langkah Tepat, MK Pisahkan Kontestasi Pemilu 2029
Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda Badko HMI Sumut, Hardian Tri Syamsuri, menyampaikan bahwa pihaknya menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait klaim sepihak atas tanah yang telah mereka tempati selama puluhan tahun. Hardian meminta agar aparatur pemerintah, mulai dari Wali Kota Medan Rico Waas, hingga Kementerian ATR/BPN, segera turun tangan dan menyelidiki fakta di lapangan.
“Kami mendesak agar persoalan ini ditindaklanjuti secara serius. Jangan sampai masyarakat kehilangan tempat tinggal karena ulah mafia tanah yang justru diduga dibekingi oleh oknum pemerintah sendiri. Jika ini dibiarkan, bisa berpotensi menimbulkan konflik sosial yang lebih besar,” tegas Hardian dalam keterangannya, Rabu (24/7/2025).
Dugaan Persekongkolan Aparat dengan Mafia Tanah
Hardian juga menyoroti beredarnya informasi di tengah masyarakat yang menyebutkan adanya dugaan keterlibatan camat, lurah, dan kepling dalam memuluskan klaim sepihak oleh individu yang diduga sebagai mafia tanah.
“Informasi tersebut tidak bisa dianggap enteng. Kami minta Wali Kota Medan bertindak tegas terhadap aparat di bawahnya yang diduga bermain mata. Proses hukum harus ditegakkan agar masyarakat mendapat keadilan,” ujarnya.
Sengketa lahan ini mencuat setelah muncul klaim kepemilikan atas area seluas 17 hektar yang selama ini dihuni oleh warga dari tiga lingkungan, yakni Lingkungan 16, 17, dan 20 di Kelurahan Tanjung Mulia. Warga setempat telah beberapa kali melakukan aksi penolakan terhadap rencana eksekusi lahan yang dianggap tidak sah dan cacat hukum.
Warga Trauma dan Terancam Kehilangan Tempat Tinggal
Sengketa yang berlarut ini menimbulkan keresahan mendalam. Banyak keluarga yang tinggal secara turun-temurun di kawasan tersebut merasa khawatir akan kehilangan tempat tinggal tanpa adanya solusi atau ganti rugi yang jelas.
“Ini bukan hanya tentang tanah, tapi juga soal hak hidup dan keamanan sosial masyarakat. Pemerintah harus berpihak kepada rakyat kecil, bukan kepada kepentingan kelompok mafia,” ucap Hardian.
HMI Siap Kawal dan Advokasi Warga
Sebagai bentuk komitmen terhadap keadilan sosial, Badko HMI Sumut menyatakan siap melakukan pengawalan hukum, advokasi lapangan, hingga aksi solidaritas bila konflik ini tidak segera dituntaskan. Mereka juga akan menggandeng lembaga hukum dan organisasi masyarakat sipil lainnya untuk membantu warga dalam mempertahankan hak atas tanah yang telah mereka huni puluhan tahun.
BACA JUGA: Ricuh Eksekusi Lahan di Tanjung Mulia Medan, Ribuan Warga Blokade Jalan Gunung Krakatau dan Alumunium I
Ajakan untuk Pemerintah Pusat dan Daerah
Hardian juga mengajak pihak Kementerian ATR/BPN, Komnas HAM, serta lembaga pengawas independen untuk turut menelusuri kasus ini secara mendalam dan transparan.
“Kami percaya hukum masih menjadi panglima. Tapi kalau aparatnya justru berpihak ke mafia, kami sebagai mahasiswa tidak akan diam,” pungkasnya. (KSC)
