KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus menunjukkan komitmennya dalam menata kawasan kumuh secara bertahap dan berkelanjutan. Salah satu upaya nyata dilakukan di Kelurahan Menteng, Jakarta, melalui pendekatan gotong royong bersama tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Rabu (31/12/2025).
Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa saat ini terdapat dua unit rumah warga yang sedang direnovasi melalui kolaborasi lintas pihak. Progres renovasi telah mencapai 70 persen dan ditargetkan selesai pada pertengahan Januari 2026.
“Saat ini sudah ada dua rumah yang direnovasi secara gotong royong, progresnya sudah 70 persen dan kami targetkan selesai pertengahan Januari 2026. Ini contoh nyata bahwa dengan kolaborasi, perbaikan hunian bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran,” ujar Menteri Maruarar.
Ke depan, Kementerian PKP menargetkan renovasi sekitar 50 rumah sekaligus melakukan penataan kawasan kumuh di Menteng. Menariknya, program ini tetap dilaksanakan tanpa APBN, melainkan melalui kolaborasi berbagai pihak.
BACA JUGA: Gubernur Aceh Minta Pemerintah Pusat Pastikan Ketersedian Daging Meugang Jelang Ramadhan 2026
Salah satu mitra strategis yang terlibat adalah Ikatan Arsitek Indonesia (IAI). Organisasi profesi tersebut akan berkontribusi dalam penyusunan desain rumah dan kawasan secara gratis, guna memastikan hasil penataan lebih tertata, fungsional, dan layak huni.
“Kami ingin penataan kawasan ini tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi juga lingkungan. IAI akan membantu mendesain rumah dan kawasan secara profesional tanpa biaya, sehingga hasilnya lebih tertata dan layak huni,” jelas Menteri Maruarar.
Lebih lanjut, Menteri Maruarar menyampaikan bahwa pada tahun 2026, Kementerian PKP bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merencanakan penataan kawasan Menteng menjadi kawasan tematik, seperti kampung kuliner. Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas lingkungan, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa setiap kebijakan dan program penataan kawasan akan diawali dengan dialog bersama warga untuk memastikan adanya dukungan dan persetujuan masyarakat.
BACA JUGA: Bupati Tapteng Dampingi Presiden Prabowo Tinjau Jembatan Bailey Sungai Garoga
“Sebelum program berjalan, kami akan berdialog dengan warga. Apakah mereka setuju atau tidak. Setiap kebijakan publik harus melibatkan masyarakat agar program berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” tegasnya.
Sebagai bentuk dukungan tambahan, pada tahun 2026 Kementerian PKP telah mengalokasikan kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 2.000 rumah untuk Provinsi DKI Jakarta. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah meningkatkan kualitas hunian secara swadaya.
Melalui pendekatan kolaboratif, partisipatif, dan berbasis gotong royong, Kementerian PKP berharap penataan kawasan kumuh di Menteng dapat menjadi model penanganan permukiman yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan warga. (KSC)
TIM REDAKSI
