MEDAN | kliksumut.com – Keluarga Adenin Lis dalam kasus pembalakan hutan di Kabupaten Mandiling Natal (Madina) minta keadilan. Pasalnya, saat ini Adenin Lis menjalani hukuman kasasi Mahkamah Agung selama 10 tahun penjara di Lapas Tanjung Gusta Medan.
Adenan Lis sebagai abang kandung Adenin Lis yang mantan komisaris utama PT. KeangNam Development Indonesia mengatakan adiknya tidak pernah terlibat illegal logging.
BACA JUGA: Adelin Lis Pegang 4 Paspor Indonesia Selama Jadi Buronan
“Pihak keluarga Adelin Lis meminta pemerintah memberikan perlindungan hukum dan penegakan hukum yang seadil-adilnya bagi Adelin Lis, mantan Direktur Keuangan/Umum PT KeangNam Development Indonesia yang telah dituduh melakukan pembalakan liar di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara,” paparnya.
“Adik saya tidak pernah terlibat illegal logging, pada saat perkara digelar di Pengadilan Negeri Medan divonis bebas murni. Mengapa divonis bebas karena masalah ini bukan kasus pidana tapi masalah administratif saja,” ujar Adenan Lis di Medan, Jumat (14/7/2023).
Hal ini disampaikan Adenan Lis karena adiknya mantan Direktur Keuangan PT. KeangNam Development Indonesia tidak tau sama sekali mengenai operasional lapangan.
“Adik saya angkat menjadi direktur keuangan karena harus adanya kerjasama dengan BUMN, maka dia saya angkat. Sebagai adik yang bisa dipercaya, dia tidak pernah sekalipun ke hutan makanya kami yakin Adenin Lis tidak pernah terlibat illegal logging,” terang Adenan Lis.
Diduga Adenin Lis melarikan diri ke luar negeri, Adenan Lis menjelaskan bahwa adiknya bukan melarikan diri melainkan menjalani pengobatan di luar negeri karena mengidap penyakit kanker.
“Dia posisi sedang liburan dan sekaligus berobat ke luar negeri. Tiba-tiba putusan bebas dibatalkan dengan adanya putusan kasasi menyatakan ia bersalah dan harus dihukum. Hal itulah membuat dia menjadi takut pulang ke Medan,” paparnya.
Sementara itu, Washington Pane mantan Direktur Produksi/Perencanaan menjelaskan bahwa hutan yang ditebang berada di luar blok Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang masuk ke dalam Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT. KeangNam Development Indonesia.
“Jadi sebenarnya bukan sanksi pidana melainkan sanksi administratif saja. Apalagi dari hanya masalah itu saja disebut illegal logging dan bahkan korupsi,” tuturnya.
Washington menambahkan dua perusahaan bidang perkayuan yakni PT. Gunung Raya Utama Timber Industries (PT. Gruti) dan PT. Mujur Timber yang bernaung dalam Mujur Group (milik keluarga Adenin Lis) bahkan berhasil menerima sertifikasi.
Ia menuturkan kedua sertifikasi tersebut masing-masing yakni Proframme For the Endorsement of Forrest Certification (PEFC) atau sistem sertifikasi hutan terkemuka di dunia dan mitranya di Indonesia IFCC (Indonesian Forestry Certification). Kedua sertifikasi pengelolaan hutan berkelanjutan kepada Mujur Group itu diterbitkan PT. Beureau Veritas Indonesia.
“Jadi intinya kita tidak ada melakukan illegal logging bahkan memberikan manfaat baik sektor sosial maupun ekonomi nasional, contohnya penghargaan yang kita terima ini,” tandasnya.
Untuk diketahui kronologis, sekitar bulan September 2006, ketika sedang berada di Beijing dan ingin memperpanjang paspor, tiba-tiba petugas di sana, Adelin Lis bermasalah dan kemudian dibawa ke Medan untuk menjalani pemeriksaan di Polda Sumut.
Perkara pembalakan liar yang dituduhkan kepada PT KeangNam dan seluruh organ perseroan sudah diperiksa dalam perkara yang sama, namun oleh Polda Sumut dilakukan pemisahan berkas, yang masing-masing putusannya adalah terhadap Manajer Camp di lapangan mendapatkan putusan bebas di Pengadilan Negeri (PN) Mandailing Natal, karena bukan perkara pidana tetapi hanya pelanggaran/sanksi saja.
Kemudian Ir Washington Pane selaku Direktur Produksi/Perencanaan PT KeangNam Development Indonesia juga mendapatkan putusan bebas dari PN Mandailing Natal, karena dinilai juga bukan perkara pidana tetapi hanya pelanggaran/sanksi administrasi.
Adelin Lis selaku Direktur Keuangan/Umum mendapatkan putusan bebas dari PN Medan pada November 2007, namun JPU mengajukan kasasi dan pada 2008 dinyatakan bersalah dengan hukuman paling berat yakni 10 tahun. Setelah putusan bebas murni di PN Medan pada November 2007, Adelin Lis melanjutkan proses pengobatan ke luar negeri, namun tiba-tiba tanpa alasan hukum yang jelas ditetapkan lagi sebagai DPO dengan kasus pencucian uang, sehingga membuatnya trauma dan tidak berani lagi pulang ke Indonesia.
Disisi lain, Kendrik Ali, anak kandung dari Adelin Lis mengatakan, pada tahun 2021 atas anjuran keluarga dan melihat kondisi yang sering sakit-sakitan serta kerinduan terhadap keluarga, maka atas keinginan sendiri Adelin Lis kembali ke tanah air.
BACA JUGA: Persidangan Terdakwa TDR Dalam Kasus Perdagangan Satwa Liar Dilindungi, LBH Medan: Persidangan Tersebut Dirasa Janggal
Kendrik menyebutkan pihak keluarga bertanya-tanya mengapa permasalahan perkara PT KeangNam menjadi dilimpahkan sebagai kesalahan Adelin Lis pribadi. Padahal Adelin Lis sendiri tidak pernah tahu tentang pengelolaan hutan dan bahkan tidak pernah ke hutan.
Tugas Adelin Lis sebagai Direktur Keuangan sebatas mengatur lalu lintas keuangan dan cash flow perusahaan yang bertanggung jawab kepada Direktur Perusahaan. Adelin Lis harus menerima dan menjalani hukuman semata-mata karena “image negatif” yang sengaja dibuatkan hanya karena dianggap sengaja melarikan diri dan dinyatakan DPO.
Padahal bukanlah benar-benar sengaja tetapi justru hanya karena situasi dan ketidaktahuan serta rasa takut Adelin Lis.
“Pihak keluarga Adelin Lis bermohon adanya perlindungan hukum dari pemerintah untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya,” kata Kendrik. (BNL)








