Kasus Dugaan Korupsi RSU Pratama Nias Rp38,5 Miliar Disorot, DKR Pertanyakan Kehadiran Bupati Nias dan Bupati Nias Barat

Kasus Dugaan Korupsi RSU Pratama Nias Rp38,5 Miliar Disorot, DKR Pertanyakan Kehadiran Bupati Nias dan Bupati Nias Barat
Onlinhu Ndraha, S.E, Ketua Dewan Kesehatan Rakyat Kabupaten Nias. (kliksumut.com/M.Gea)

KLIKSUMUT.COM | GUNUNGSITOLI – Penanganan perkara dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Pratama Kabupaten Nias senilai Rp38,5 miliar kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, kritik datang dari sejumlah elemen masyarakat sipil yang mempertanyakan belum hadirnya Bupati Nias Ya’atulo Gulo dan mantan Rektor Universitas Nias yang kini menjabat Bupati Nias Barat, Eliyunus Waruwu, dalam persidangan perkara tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan.

Masyarakat menilai penanganan perkara tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh dan transparan, termasuk menghadirkan pihak-pihak yang dinilai mengetahui proses pengambilan kebijakan pembangunan rumah sakit tersebut.

Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kabupaten Nias, Onlihu Ndraha, S.E., mengungkapkan bahwa dirinya telah mengikuti secara langsung tujuh kali persidangan perkara dugaan korupsi RSU Pratama Nias.

BACA JUGA: Pemprov Sumut Dukung Nias Sport Festival 2027, Bidik Penguatan Pariwisata dan Ekonomi Masyarakat

Namun, menurutnya, masih ada sejumlah pihak penting yang diharapkan dapat memberikan keterangan di hadapan majelis hakim, khususnya Bupati Nias Ya’atulo Gulo dan Eliyunus Waruwu yang saat ini menjabat Bupati Nias Barat.

“Saya sudah tujuh kali mengikuti persidangan di Tipikor Medan. Namun, panggung keadilan itu terasa belum utuh karena sosok-sosok penting seperti Bupati Nias Ya’atulo Gulo dan mantan Rektor Universitas Nias, Eliyunus Waruwu, yang saat ini menjabat Bupati Nias Barat, belum tampak dihadirkan,” ujar Onlihu kepada kliksumut.com.

Ia menegaskan, kritik tersebut bukan bentuk tuduhan bahwa kedua kepala daerah tersebut terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Menurutnya, kehadiran mereka sebagai saksi penting untuk membantu mengungkap secara terang benderang proses pengambilan keputusan dalam proyek pembangunan RSU Pratama Nias.

Bacaan Lainnya

“Saya bukan menuduh siapa pun bersalah. Saya hanya meminta agar keadilan ditegakkan secara utuh. Kalau saksi-saksi yang dianggap mengetahui persoalan tidak dihadirkan, bagaimana mungkin seluruh fakta bisa terungkap?” tegasnya.

Enam Terdakwa Sudah Diseret ke Pengadilan Tipikor

Perkara dugaan korupsi pembangunan RSU Pratama Nias dengan nilai kontrak mencapai Rp38.550.850.700 tersebut telah menyeret enam orang sebagai terdakwa.

Mereka masing-masing Juang Putra Zebua selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Oberlin Kurniawan Gea selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun Anggaran 2024, Fredy Ligim Putra Zebua selaku Direktur PT Viola Cipta Mahakarya, Lianus Ndruru selaku Direktur PT Artek Utama, Lister Boy Lase selaku KPA Tahun Anggaran 2022–2023, serta Rahmani Oktaviani Zandroto selaku Pengguna Anggaran (PA).

Perkara ini menjadi perhatian luas karena dugaan kerugian keuangan negara yang disebut mencapai sekitar Rp38 miliar.

Besarnya nilai proyek dan kompleksitas proses pembangunan rumah sakit tersebut memunculkan desakan agar persidangan tidak hanya mengungkap peran para pelaksana teknis, tetapi juga menelusuri seluruh proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan proyek.

Perubahan Lokasi Pembangunan Jadi Pertanyaan

Sorotan lainnya muncul setelah mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias, Marthin Luther Harefa, memberikan keterangan di hadapan majelis hakim.

Dalam persidangan, Marthin mengungkapkan bahwa pada 2019 telah tersedia perencanaan teknis pembangunan rumah sakit di lokasi lama, yakni Desa Lasara Idanoi, Kecamatan Gido.

Sementara itu, lokasi baru di Desa Hilizoi, Kecamatan Gido, disebut belum memiliki perencanaan teknis maupun studi kelayakan sebagaimana yang dipersiapkan pada lokasi sebelumnya.

Keterangan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai proses perubahan lokasi pembangunan rumah sakit.

Siapa yang mengambil keputusan memindahkan lokasi pembangunan? Bagaimana proses perubahan nomenklatur dilakukan? Apakah seluruh tahapan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?

Bagi Onlihu, pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui fakta persidangan dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang mengetahui proses kebijakan pembangunan RSU Pratama Nias.

DKR Kritik Penanganan Laporan Dugaan Korupsi di Kejari Gunungsitoli

Tidak hanya perkara RSU Pratama Nias, Onlihu juga menyoroti transparansi penanganan sejumlah laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi lainnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungsitoli.

Ia menilai masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai perkembangan laporan pengaduan yang telah disampaikan kepada aparat penegak hukum.

Menurutnya, terdapat pelapor yang mengaku belum pernah dimintai klarifikasi maupun menerima pemberitahuan perkembangan penanganan laporan yang disampaikan.

Kondisi tersebut, kata dia, menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana tindak lanjut aparat penegak hukum terhadap pengaduan masyarakat.

Onlihu juga menyayangkan sulitnya memperoleh tanggapan ketika awak media berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Kejari Gunungsitoli.

Ia berharap Kepala Kejaksaan Negeri maupun Kepala Seksi Intelijen dapat lebih terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat dan media, sepanjang tidak mengganggu proses penyelidikan maupun penyidikan.

Bupati Nias Pernah Tidak Hadir dalam Panggilan Sidang

Sorotan terhadap kehadiran Bupati Nias juga berkaitan dengan informasi sebelumnya mengenai ketidakhadiran Ya’atulo Gulo dalam salah satu agenda pemanggilan saksi perkara dugaan korupsi pembangunan RSU Kelas D Pratama Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2022.

Dalam informasi yang disampaikan sebelumnya, Bupati Nias disebut telah dipanggil secara patut, tetapi tidak hadir di persidangan tanpa menyampaikan alasan resmi.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Gunungsitoli, Ya’atulo Hulu, S.H., M.H., sebelumnya membenarkan adanya pemanggilan tersebut. Jaksa Penuntut Umum kemudian mengagendakan pemanggilan ulang pada persidangan berikutnya.

Bagi elemen masyarakat sipil, ketidakhadiran saksi yang telah dipanggil secara patut harus menjadi perhatian serius agar proses pembuktian di pengadilan tidak terhambat.

Mereka meminta agar jaksa mempertimbangkan langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku apabila saksi kembali tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah.

LSM Pijar Keadilan Desak Kejari Usut Tuntas

Terpisah, Ketua LSM Pijar Keadilan, Peter Sanjaya Telaumbanua, S.H., bersama sejumlah elemen masyarakat sipil di Kepulauan Nias juga menyampaikan desakan kepada Kejari Gunungsitoli agar penanganan perkara dugaan korupsi RSU Pratama Nias dilakukan secara transparan dan menyeluruh.

Mereka meminta jaksa menghadirkan saksi-saksi yang dinilai mengetahui proses perencanaan, perubahan lokasi, penganggaran hingga pelaksanaan proyek tersebut.

Jika saksi yang telah dipanggil secara sah kembali tidak hadir tanpa alasan yang dapat dibenarkan, mereka meminta aparat penegak hukum menempuh mekanisme hukum yang tersedia, termasuk prosedur menghadirkan saksi sesuai ketentuan KUHAP.

Selain itu, mereka mendesak Kejari Gunungsitoli agar tidak berhenti pada pemeriksaan para terdakwa yang saat ini menjalani proses persidangan.

Apabila fakta persidangan menunjukkan adanya keterlibatan pihak lain, termasuk pengambil kebijakan, mereka meminta agar hal tersebut ditindaklanjuti berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum.

Elemen masyarakat sipil juga meminta Kejari Gunungsitoli membuka informasi perkembangan laporan pengaduan masyarakat, termasuk laporan yang sedang ditangani, yang telah ditingkatkan ke tahap penyidikan, maupun yang dihentikan beserta alasan hukumnya.

Mereka turut meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Agung RI, dan Komisi Kejaksaan RI melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penanganan perkara dan pelayanan informasi publik di Kejari Gunungsitoli.

Masyarakat Minta Penegakan Hukum Tidak Tebang Pilih

Menurut Onlihu, masyarakat Kepulauan Nias pada dasarnya mengapresiasi langkah Kejari Gunungsitoli dalam membawa perkara dugaan korupsi RSU Pratama Nias hingga ke meja hijau.

Namun, apresiasi tersebut harus diikuti dengan keterbukaan dan keseriusan mengungkap seluruh fakta yang muncul selama proses persidangan.

“Masyarakat Nias sejujurnya sangat mengapresiasi langkah Kejari Gunungsitoli sejauh ini. Namun, jangan biarkan setitik nila merusak susu sebelanga. Ketidakhadiran saksi-saksi yang dianggap penting di ruang sidang perlahan bisa menggerus kepercayaan publik,” ujarnya.

BACA JUGA: Pemprov Sumut Dukung Nias Sport Festival 2027, Bidik Penguatan Pariwisata dan Ekonomi Masyarakat

Ia kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak meminta aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa bukti. Yang diminta adalah pemeriksaan secara objektif, profesional, dan tidak membeda-bedakan kedudukan seseorang.

“Kalau mereka memang tidak terlibat, kehadiran dan keterangan mereka di persidangan justru dapat membantu menjelaskan persoalan. Yang kami inginkan adalah seluruh fakta terungkap secara terang benderang,” tutupnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pernyataan dan tuntutan tersebut merupakan pandangan Onlihu Ndraha, Peter Sanjaya Telaumbanua, serta elemen masyarakat sipil. Belum terdapat kesimpulan hukum yang menyatakan Bupati Nias Ya’atulo Gulo maupun Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu bersalah dalam perkara dugaan korupsi RSU Pratama Nias.

Redaksi juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kejari Gunungsitoli, Pemerintah Kabupaten Nias, serta Pemerintah Kabupaten Nias Barat guna memperoleh penjelasan dan menjaga keberimbangan pemberitaan. (KSC)

Reporter: Marteinus Gea

Pos terkait