Realisasi TKD Tambahan Asahan Tembus 68,76 Persen, Kemendagri Soroti Pemulihan Pascabencana

KLIKSUMUT.COM | ASAHAN – Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan di Kabupaten Asahan tercatat mencapai 68,76 persen hingga pertengahan November 2026. Capaian tersebut menempatkan Asahan di posisi keempat tingkat Provinsi Sumatera Utara sekaligus menuai apresiasi dari jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam kegiatan monitoring dan evaluasi yang digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan, Kamis (19/11/2026).

Pertemuan evaluasi ini dihadiri perwakilan Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri. Sejumlah pejabat kementerian tampak hadir, antara lain PPUPD Ahli Utama Muhammad Dimiyathi yang mewakili Kaposko Satgas PRR/Irjen Kemendagri, Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan, serta Kasubdit Wilayah I Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Fernando Siagian. Dari jajaran pemerintah daerah, hadir Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, para asisten, staf ahli bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bendahara pengeluaran, dan tamu undangan lainnya.

BACA JUGA: Bupati Asahan Dorong Kolaborasi Lintas Jenjang PKK untuk Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyampaikan terima kasih atas dukungan TKD Tambahan dari Pemerintah Pusat. Menurutnya, alokasi dana tersebut sangat membantu daerah dalam menghadapi keterbatasan fiskal, terutama untuk mempercepat pemulihan pascabencana yang melanda pada November 2025 lalu.

Ia menjelaskan bahwa peristiwa bencana tersebut sempat mengganggu mobilitas warga, konektivitas antarwilayah, dan denyut perekonomian daerah. Karena itu, TKD Tambahan harus diarahkan secara optimal untuk memulihkan infrastruktur dan menghadirkan dampak nyata bagi warga.

“Penggunaan anggaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan semata, tetapi harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Taufik.

Ia juga meminta seluruh kepala OPD dan bendahara pengeluaran mengikuti proses monitoring dan evaluasi secara serius, memaparkan fakta di lapangan apa adanya, serta menerima arahan dan masukan dari tim Kemendagri dengan terbuka.

Sementara itu, Sesditjen Bina Keuangan Daerah Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan mengapresiasi kinerja serapan TKD Tambahan di Asahan yang berada di peringkat keempat di Sumatera Utara. Ia berharap pemanfaatan dana tersebut benar-benar menyentuh kebutuhan warga terdampak bencana.

Bacaan Lainnya

Horas meminta seluruh program yang dibiayai TKD Tambahan dioptimalkan dan dipercepat pelaksanaannya dengan tetap menjaga ketepatan sasaran serta mematuhi aturan perundang-undangan. Ia turut meneruskan pesan Menteri Dalam Negeri agar anggaran penanganan bencana tidak dialihkan untuk keperluan lain di luar kepentingan penanganan bencana.

Senada dengan hal tersebut, Kasubdit Wilayah I Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Fernando Siagian menyebut kunjungan tim Kemendagri merupakan tindak lanjut arahan langsung Menteri Dalam Negeri untuk meninjau daerah penerima TKD Tambahan. Ia mencatat Kabupaten Asahan termasuk salah satu daerah penerima TKD Tambahan terbesar di Sumatera Utara.

Kehadiran rombongan Kemendagri, lanjutnya, bertujuan memastikan realisasi anggaran berjalan sesuai peruntukannya. Fernando juga mendorong pemerintah daerah agar rutin mempublikasikan hasil pembangunan yang bersumber dari anggaran tersebut melalui kanal media sosial agar diketahui publik.

BACA JUGA; Buka Lomba Minat Baca 2026, Wabup Asahan Ajak Masyarakat Bangun Budaya Literasi Sejak Dini

Di sisi pengawasan, PPUPD Ahli Utama Muhammad Dimiyathi yang mewakili Kaposko Satgas PRR/Irjen Kemendagri mengingatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk terus mengawal jalannya program. Pengawasan perlu dilakukan secara menyeluruh pada setiap tahapan kegiatan guna memastikan target yang ditetapkan tercapai.

Melalui monitoring dan evaluasi ini, pengelolaan TKD Tambahan di Kabupaten Asahan diharapkan berlangsung semakin optimal, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sehingga mempercepat pemulihan infrastruktur serta perekonomian masyarakat pascabencana. (KSC)

Reporter: Dinda Meyla Sari

Pos terkait